Masih Jauh dari Kemandirian Fiskal, APBD Bontang Dominan Ditopang Dana Transfer

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Bontang masih jauh dari kemandirian fiskal. Kontribusi daerah untuk pendapatan daerah hanya 13 persen.

Satu-satunya penopang terbesar adalah dana transfer dari pemerintah pusat masih sebesar 87 persen.

“Kemandirian fiskal ini masih menjadi tantangan tersendiri buat kita. Kita di Bontang ini masih diuntungkan karena untuk PT Pupuk Kaltim dan kawasan industri lainnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB)-nya diberikan oleh daerah,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Syahruddin, Senin 25 Agustus 2025.

BACA JUGA:Jalan Soekarno-Hatta di Bontang Gelap, Dishub Sebut Tak Mengetahui

BACA JUGA:Air Sungai Dahlia di Bontang Berubah Warna, Ternyata Ini Penyebabnya

Menurutnya, PKT dan kawasan industri itulah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Sementara untuk PBB dari masyarakat, kecil.

“Kalau dari sektor masyarakat, kemampuan masyarakat membayar PBB perlu didukung. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, itulah alasan beberapa daerah lain menaikkan PBB. Tujuannya agar mereka bisa mandiri secara fiskal.

BACA JUGA:Mutasi Jabatan, Dua Perwira di Polres Bontang Berganti

Namun, Bontang memilih untuk tidak menaikkan PBB sejak 2018.

“Masyarakat kita juga sedikit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang, jumlah masyarakat Bontang hanya 190.620. Artinya pasar kita juga kecil kalau hanya berharap dari pajak masyarakat. Kita pun cenderung hati-hati dalam memberikan kebijakan kenaikan PBB,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah hanya dari meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Dengan cara tumbuhkan potensi investasi di Kota Taman. Sehingga, masyarakat sejahtera, dan dengan demikian mereka pasti akan membayar pajak.

BACA JUGA:Jalanan Gelap Tanpa Penerangan Jalan Masih Hantui Bontang Lestari, Rawan Tindak Kriminal dan Kecelakaan

Sumber: