39 Ribu Balita di Kaltim Terdeteksi Stunting, 4 Daerah Perlu Audit Total

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Angka stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada di angka 22,2 persen pada 2024, dengan 39.137 balita tercatat mengalami kondisi pertumbuhan fisik di bawah normal. 

4 daerah dengan prevalensi tertinggi kini diminta menjalani audit total program penanganan stunting karena dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut tingginya prevalensi itu menempatkan Kaltim di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Ia menegaskan percepatan penanganan wajib dilakukan agar target nasional dapat tercapai.

BACA JUGA: DPRD Soroti Kenaikan Stunting di Mahulu, Anggap Pola Penanganan Belum Serius

"Kita harus jujur, posisi kita belum aman. Angka 22,2 persen ini masih terlalu tinggi untuk sebuah provinsi seperti Kaltim," ujar Seno belum lama ini.

Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi lintas sektor. Karena itu pola kerja parsial harus dihentikan. 

“Kaltim 22,2 persen pada 2024. Artinya kita harus bekerja lebih keras. Tahun depan harus ada penurunan yang kelihatan, bukan hanya sekadar laporan administratif,” tegasnya.

Seno Aji kembali mengingatkan pentingnya intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari pemantauan ibu hamil hingga bayi 0-11 bulan. Pemprov memastikan pemeriksaan ibu hamil, termasuk skrining Kekurangan Energi Kronis (KEK), tetap menjadi prioritas.

BACA JUGA: Bupati PPU Instruksikan Tangani Stunting dan Optimalkan Tim Terpadu Lintas OPD

"Kalau ibu hamil tidak diperiksa secara rutin, kita tidak akan tahu faktor risikonya. Itu sama saja membiarkan masalah berkembang," katanya.

Selain itu, pemberian makanan tambahan, vitamin, serta bantuan nutrisi dari Kementerian Kesehatan terus disalurkan melalui Dinas Kesehatan dan DP3A. Edukasi masyarakat juga diperkuat agar pencegahan berjalan lebih efektif. 

“Tidak cukup hanya membagikan makanan tambahan. Orang tua harus memahami apa itu stunting,” ujarnya.

Pemprov juga menegaskan bahwa pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak akan mengurangi anggaran penanganan stunting. “Saya pastikan stunting tetap dapat alokasi. Pemprov tidak akan memangkas anggaran yang berkaitan dengan masa depan anak-anak kita,” ucap Seno.

Sumber: