39 Ribu Balita di Kaltim Terdeteksi Stunting, 4 Daerah Perlu Audit Total

BACA JUGA: Kukar Peringkat Pertama Tekan Stunting di Kaltim, 2 Tahun Terjadi Penurunan Signifikan

Seno meminta DP3A mempercepat konsolidasi data balita stunting dan memastikan seluruh anak yang terdeteksi mendapatkan intervensi. “DP3A harus memastikan tidak ada satu pun balita stunting yang tidak terjangkau layanan,” katanya.

Legislatif Desak Audit Total untuk 4 Daerah

Minimnya penurunan angka stunting juga menjadi sorotan DPRD Kaltim. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai perlambatan progres harus segera direspons dengan audit menyeluruh pada daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni Kutai Timur, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan Balikpapan.

"Kami dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat prihatin dan menyoroti serius kenaikan kasus stunting ini," ujarnya.

Komisi IV meminta Dinas Kesehatan melakukan audit mendalam untuk mengidentifikasi titik lemahnya program. 

BACA JUGA: Validasi Angka Stunting, Pemkot Bontang Gelar Operasi Timbang Balita II

“Harus diidentifikasikan apakah masalahnya ada di pendataan, penyaluran gizi, atau koordinasi lapangan,” jelas Andi.

Ia menegaskan audit diperlukan untuk memperbaiki arah kebijakan. Tanpa data yang presisi, strategi penurunan stunting dinilai sulit efektif. Komisi IV juga menyoroti ketimpangan antarwilayah yang cukup mencolok.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.-(Disway Kaltim/ Mayang)-

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kaltim pada 2024 menunjukkan adanya ketimpangan capaian antarwilayah. 

Tiga daerah tercatat sudah berada di bawah angka stunting provinsi, yakni:

- Kabupaten Kutai Kartanegara: 14,2 persen

- Kota Samarinda: 20,3 persen

- Kota Bontang: 20,7 persen

BACA JUGA: Angka Stunting Melonjak di Balikpapan, Alarm Serius bagi Pemerintah Kota

Sumber: