DPRD Kaltim Evaluasi Kinerja Rudy–Seno: Progres Ada, Tapi OPD Jalan Sendiri-sendiri

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Kaltim mulai menyampaikan evaluasi terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. 

DPRD menilai sejumlah program sudah menunjukkan progres awal, namun pelaksanaannya dinilai belum terintegrasi antarlembaga.

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut beberapa program prioritas pemerintah provinsi mulai berjalan, terutama pada sektor penguatan sumber daya manusia dan upaya memperluas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai basis kemandirian fiskal.

“Secara umum arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Fokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguatan PAD merupakan fondasi penting pembangunan daerah,” ujar Agusriansyah, Minggu, 8 Februari 2026.

BACA JUGA: Pemancangan Fender Jembatan Mahakam I Dimulai, DPRD Kaltim: Tidak Ada Negosiasi Penabrak Wajib Ganti

BACA JUGA: DPRD Kaltim Dorong Skema Pendanaan Alternatif untuk Program GratisPol

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya bertumpu pada visi kepala daerah. Menurutnya, diperlukan perencanaan yang matang, terukur, dan terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Keberhasilan berbagai program itu sangat bergantung pada perencanaan yang terpadu dan terarah. Fondasi inilah yang harus diperkuat agar pelaksanaannya berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.

Agusriansyah menilai hingga saat ini belum terlihat desain kebijakan besar yang mampu mengonsolidasikan seluruh OPD dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung. Pola kerja sektoral masih dominan, sehingga berpotensi membuat program berjalan parsial.

“Kalau OPD berjalan sendiri-sendiri, program jadi sulit diukur efektivitasnya. Bahkan bisa terjadi tumpang tindih anggaran karena tidak berada dalam satu desain kebijakan yang sama,” jelasnya.

BACA JUGA: GratisPol Perlu Grand Design, DPRD Kaltim: Kolaborasi Antarperangkat belum Tergambar Utuh

BACA JUGA: Krisis Pasir Tekan Proyek, DPRD Kaltim Tekankan Perbaikan Tata Kelola Galian C dan Normalisasi Sungai

Ia menambahkan, kondisi tersebut berisiko menghambat pencapaian target pembangunan daerah yang seharusnya saling mendukung antarsektor, baik ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik.

Sorotan juga diarahkan pada program pendidikan gratis yang saat ini dijalankan Pemprov Kaltim. Agusriansyah menilai kebijakan tersebut memiliki dampak fiskal yang perlu diperhitungkan secara cermat dan berjangka panjang.

Sumber: