DPRD Kaltim Evaluasi Kinerja Rudy–Seno: Progres Ada, Tapi OPD Jalan Sendiri-sendiri

“Program pendidikan gratis ini sangat baik dari sisi manfaat sosial dan pemerataan akses. Tetapi harus diingat, posnya masih masuk belanja non-wajib, sehingga berpotensi menekan ruang fiskal daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa perencanaan pembiayaan yang hati-hati, program tersebut dapat memengaruhi alokasi anggaran pendidikan lain yang juga membutuhkan dukungan berkelanjutan.

BACA JUGA: DPRD Kaltim Siapkan Pansus, Penilaian Kinerja Pemprov Menunggu Audit BPK

BACA JUGA: DPRD Kaltim Tagih Realisasi Pemancangan di Sungai Mahakam, Komisi III: Jika Tak Sanggup Serahkan ke Perusda

“Jangan sampai kebutuhan pendidikan menengah maupun pendidikan luar biasa justru terdampak karena keterbatasan fiskal. Semua harus dihitung dengan keseimbangan yang matang,” katanya.

Untuk mengantisipasi tekanan terhadap APBD, DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi menyiapkan skema pembiayaan alternatif. 

Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha dengan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pemanfaatan TJSL/CSR bisa menjadi solusi untuk menopang program prioritas tanpa harus membebani keuangan daerah secara berlebihan. Ini perlu didesain dalam skema yang terukur,” tuturnya.

BACA JUGA: Dishub Kaltim Siapkan Rp28 Miliar untuk Tambat Tongkang di Sungai Kunjang dan Lais

BACA JUGA: Disdikbud Tanggapi Polemik Kepala SKOI Kaltim: Tidak Ada Salahnya Beri Kesempatan Kedua

Selain pendidikan, ia juga menyoroti keberlanjutan program sosial kemasyarakatan, termasuk pemberian insentif atau penghargaan bagi pengurus rumah ibadah. 

Menurutnya, program tersebut membutuhkan regulasi yang jelas, indikator kinerja terukur, serta kolaborasi lintas sektor.

“Program sosial harus punya mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Tidak bisa hanya bertumpu pada APBD, tetapi perlu dukungan multipihak,” ucapnya.

Agusriansyah menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan program sosial pemerintah tetap berjalan.

BACA JUGA: Belum Ada Kepastian BBM Subsidi, 28 Kapal Sungai di Samarinda Terhenti Operasi 15 Hari

Sumber: