Pemkab Kutim Lakukan Penyesuaian Akibat Pengalihan Dana Pusat

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah pada tahun 2026. Langkah itu diambil setelah adanya proyeksi penurunan nilai APBD dari Rp9,8 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp4,48 triliun di tahun berikutnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, menjelaskan, penurunan tersebut bukan murni pengurangan anggaran, melainkan bentuk kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian dana transfer ke daerah menjadi program nasional langsung.

“Bahasa dari pemerintah pusat bukan penurunan, tapi pengalihan. Namun tidak ada patokan bahwa jumlah yang dikurangi akan diganti penuh,” jelasnya, Kamis 6 November 2025.

Ia menambahkan, kini sejumlah program seperti Mekaar Bangkit Gotong Royong (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pusat untuk langsung menyentuh masyarakat tanpa melalui mekanisme transfer ke kas daerah.

“Sekarang mekanismenya bukan uang tunai ke daerah, tapi program langsung dari pusat seperti MBG atau Sekolah Rakyat,” katanya.

Mekanisme ini, lanjutnya, mengubah cara daerah mengelola perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Kutim tetap diminta mengusulkan program prioritas yang relevan dengan kebijakan strategis nasional.

“Kita tetap diminta menyampaikan usulan program, misalnya pembangunan jalan kabupaten, kampung nelayan, dan infrastruktur lain yang bisa didanai lewat program pusat,” ujarnya.

Meski begitu, pemerintah daerah tidak bisa berharap seluruh pengurangan anggaran akan ditutupi melalui program tersebut. Oleh karena itu, efisiensi dan perencanaan ulang belanja menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Enggak ada patokan bahwa berkurang empat triliun diganti empat triliun juga. Jadi ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan belanja,” tegasnya.

Menurutnya, pengalihan dana ini harus disikapi dengan bijak. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan arah kebijakan agar pembangunan tetap berjalan tanpa terganggu secara signifikan.

“Prinsipnya kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Fokusnya pada program yang betul-betul berdampak untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah pusat tetap dibangun agar program nasional yang masuk ke Kutai Timur bisa sejalan dengan prioritas daerah.

“Kita tetap berkomunikasi dengan pusat agar program-program nasional bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya.(Sakiya Yusri/Adv)

Sumber: