Anggaran RT di Bontang Dipangkas, Dibagi untuk 499 RT dan LKK

BONTANG, NOMORSATUKALTIM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2026 sudah diketok. Hasilnya mendapatkan angka Rp1,9 triliun atau turun 30 persen dari perencanaan awal di angka Rp2,8 triliun.

Kondisi ini pun membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melakukan rasionalisasi. Banyak anggaran kegiatan yang akhirnya harus dipangkas, salah satunya alokasi anggaran untuk rukun tetangga (RT).

Walau, anggaran RT ini tetap masuk dalam prioritas, namun harus mengikuti ketentuan mandatory spending sebesar 5 persen.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, jika APBD berada di angka Rp2 triliun, maka 5 persen setara dengan Rp100 miliar. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk 499 RT yang berada di 15 kelurahan di Kota Bontang.

BACA JUGA: Anggaran Dipangkas, Program BPJS Kesehatan Gratis Tetap Jalan

Namun alokasi tersebut dapat berubah mengikuti kemampuan keuangan daerah. “Semua tetap berjalan. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Insya Allah kesejahteraan masyarakat tetap jadi prioritas,” kata Neni, Rabu 3 Desember 2025.

Neni menjelaskan, anggaran tersebut tidak hanya mencakup insentif ketua RT, tetapi juga seluruh kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Dana itu dipakai untuk mendukung berbagai program.

Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, hingga pembangunan tingkat lingkungan. “Kita memahami kebutuhan masyarakat di tingkat RT itu banyak. Tapi kami juga harus realistis dengan kondisi anggaran. Meski ada penyesuaian, pelayanan tetap harus berjalan,” tegasnya.

Saat ini, Pemkot Bontang sedang berupaya menjaga agar penyesuaian tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA: Akhmad Suharto Pimpin Sementara Birokrat Bontang, Jabatan Sekda Definitif Masih Dinanti

Dia berharap, masyarakat memahami kondisi bahwa, fiskal saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah kota.

“Mau saya tidak berkurang. Tapi, kondisi APBD sedang kontraksi hebat. Kita doakan saja mudah-mudahan krisis ini segera membaik,” ucap Wali Kota Bontang 2 periode tersebut.

Diketahui, penetapan APBD Bontang itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 masa persidangan I DPRD Kota Bontang 2025.

Saat itu, Neni Moerniaeni mengatakan, penyusunan APBD 2026 menghadapi tantangan berat. Hal itu akibat penyesuaian fiskal nasional dan penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sumber: