Anggaran Dipangkas, Program BPJS Kesehatan Gratis Tetap Jalan

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Masyarakat Bontang tetap mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan kelas 3. Tentunya, dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya, masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan di tempat kerjanya. Serta masyarakat miskin.

Tercatat, ada 54 ribu masyarakat yang tercover BPJS Kesehatan dari pemerintah kota (Pemkot) Bontang. Untuk membayarkan iurannya, disiapkan anggaran Rp 24 miliar yang diambil dari APBD kota Bontang.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pemberian fasilitas itu untuk menjamin masyarakat bisa mendapatkan fasilitas berobat dengan gratis. Tanpa mereka harus berpikir untuk mengeluarkan dana untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

“Sudah lima tahun ini kami beri fasilitas BPJS di Bontang. Total 54 ribu masyarakat yang mendapatkan fasilitas tersebut. Tapi, kami harus meng-update kerja sama ini dengan BPJS Kesehatan setiap lima tahun sekali,” kata Neni, Sabtu 29 November 2025.

BACA JUGA: Bontang Krisis Guru, Pemda Ingin Rekrutmen Tapi Terganjal Aturan Pusat

Meski ada gelombang yang menerpa Kota Taman: pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Neni memastikan program itu tetap jalan. Sehingga, tahun depan, masyarakat tetap mendapatkan fasilitas tersebut.

Karena, salah satu konsentrasi dalam masa kepemimpinannya adalah kesehatan warga Bontang. Dia tidak ingin masyarakat yang sakit mengeluh tidak bisa berobat karena tidak memiliki biaya.

“Tahun depan pasti tetap berjalan. Ini untuk masyarakat yang harus dipastikan fasilitas kesehatan mereka. Misalnya ada warga yang awalnya bekerja, lalu kontraknya habis atau pensiun, sudah pasti langsung beralih ditanggung pemerintah Bontang,” sambungnya.

Dari data BPJS Kesehatan Bontang, kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Taman sebanyak 180.196 ribu jiwa atau setara dengan 93 persen. Angka ini beranjak naik dari awal pelaksanaan program ini yang hanya tercatat 87 persen kepesertaan aktif. "Naiknya signifikan bukan. Jadi warga bisa tenang kalau berobat," terangnya.

BACA JUGA: DPRD Bontang Nilai Usul Dinas PUPR soal Sengketa Lahan Jalan Abdi Negara Tidak Masuk Akal

Bahkan, Neni menerangkan, karena adanya BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah itu, masyarakat sakit sedikit saja sudah langsung berobat ke puskesmas. Mereka sudah tidak takut lagi masalah biaya.

“Kalau dulu kan, sudah parah sakitnya, baru mereka mau berobat ke rumah sakit. Karena ya itu, masyarakat tidak memiliki biaya untuk berobat. Karena, biaya berobat yang cukup mahal bagi mereka. Di sinilah pemerintah hadir untuk masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ketika masyarakat sehat, ekonomi mereka pasti naik. Karena, mereka produktif. Bisa bekerja. Dampaknya pun pada peningkatan ekonomi daerah. “Mayoritas masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan ini kan pelaku UMKM. Misalnya penjual pentol atau pedagang kaki lima lainnya,” ungkapnya. (*)

Sumber: