Akademisi Unmul Minta Program Probebaya Dievaluasi dan Jangan Dijadikan Alat Politik

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pengamat Kebijakan Publik Unmul, Saiful Bachtiar, menilai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ( PROBEBAYA) milik Pemkot Samarinda perlu dievaluasi.

Menurut Saiful, pendekatan perencanaan pembangunan yang selama ini mengandalkan mekanisme bottom-up.

Yaitu lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Baginya hal ini terbukti belum sepenuhnya efektif.

Banyak usulan masyarakat yang berhenti di level administrasi tanpa realisasi konkret.

“Faktanya, banyak usulan Musrenbang yang berjenjang itu tidak sampai ke tahap pelaksanaan. Masyarakat akhirnya lelah karena merasa tidak ada hasilnya,” ujar Saiful saat ditemui di Universitas Mulawarman, Minggu 16 Februari 2026.

BACA JUGA:PAD Reklame Menurun, Pemkot Samarinda Utamakan Estetika dan Tata Ruang Kota

Ia menilai, program anggaran langsung di tingkat RT justru lebih efektif karena bersifat pasti dan tidak mudah digeser.

Skema ini, katanya, menyerupai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, namun berada langsung di bawah kendali kepala daerah.

“Ini bisa disebut semacam ‘pokir kepala daerah’. Bedanya, anggaran ini sudah dikunci dalam RPJMD dan peraturan daerah, sehingga tidak bisa dikurangi atau dialihkan,” katanya.

Namun demikian, Saiful mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan.

Berdasarkan pengamatannya, jaringan RT kerap menjadi sasaran strategis dalam kepentingan politik praktis, terutama saat masa pemilihan kepala daerah.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Samarinda Singgung Program Pro Bebaya Pemkot, Layak Dilanjutkan, Tapi..........

“Secara politik, jaringan RT ini sangat efektif. Tapi kebijakan ini seharusnya murni untuk pemberdayaan masyarakat, bukan kepentingan elektoral,” ujarnya.

Saiful menegaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat setidaknya harus memenuhi empat prinsip utama, yakni partisipasi, kesetaraan, kemandirian, dan akuntabilitas.

Sumber: