Tanggapi Pilkada lewat DPRD, Desman Sebut Mekanisme Harus Melalui Kajian yang Matang

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto menilai wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung atau lewat DPRD masih membutuhkan kajian yang matang.

Hal tersebut disampaikan Desman saat ditemui usai mengikuti podcast di Kantor Diswaykaltim Samarinda, Kamis, 12 Februari 2026 lalu.

Menurutnya, proses menuju pemilu dan pilkada masih cukup panjang sehingga harus dikaji secara baik apalagi dengan isu yang berkembang saat ini baru sebatas wacana.

“Proses pemilu itu kan masih lama. Jadi yang berkembang sekarang ini masih sebatas argumen dan wacana. Khususnya terkait pilkada tidak langsung, memang perlu kajian secara mendalam dan matang,” ujar Desman.

BACA JUGA: Pilkada Langsung Tak Kebal Korupsi tapi Hadirkan Ruang Koreksi Lebih Baik Dibanding lewat DPRD

BACA JUGA: Pilkada lewat DPRD, Pakar Sebut Reformasi Partai dan Digitalisasi Tahapan Bisa Tekan Mahar Politik

Ia menekankan, jika nantinya pilkada tidak langsung benar-benar diimplementasikan, pemerintah dan partai politik harus mampu menjelaskan secara komprehensif kepada publik.

Tujuannya, agar masyarakat memahami alasan dan arah kebijakan tersebut sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif.

Desman mengakui, salah satu argumen yang kerap mengemuka terkait wacana pilkada tidak langsung adalah tingginya biaya politik.

Menurut dia, faktor pembiayaan memang menjadi persoalan nyata yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada langsung.

BACA JUGA: Aulia Rahman Nilai Pilkada lewat DPRD lebih Efisien, Dana Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Publik

BACA JUGA: Pengamat Unmul Ingatkan Dampak Pilkada Lewat DPRD terhadap Partisipasi Publik

“Pembiayaan yang mahal dan tinggi itu memang sering disampaikan, dan itu fakta. Tidak bisa kita pungkiri,” katanya.

Namun demikian, Desman juga mengingatkan adanya risiko lain yang perlu menjadi perhatian serius.

Sumber: