Tanggapi Pilkada lewat DPRD, Desman Sebut Mekanisme Harus Melalui Kajian yang Matang
Anggota DPRD Kukar, Desman Minang Endianto (kanan) bersama Direktur Utama Disway Kaltim, Devi Alamsyah dalam program podcast di Samarinda.-Ari Rachiem/Nomorsatukaltim-
Ia menilai, Pilkada tidak langsung berpotensi membuka ruang bagi figur nonkader dengan kekuatan modal besar untuk menduduki jabatan kepala daerah, tanpa melalui proses pengkaderan politik yang memadai.
“Yang kita khawatirkan itu prosesnya. Bisa saja tiba-tiba muncul orang dengan kekuatan besar, bukan kader, tapi bisa duduk sebagai kepala daerah. Ini yang harus dievaluasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Anggaran Membengkak, Kesbangpol Kaltim: Pilkada lewat DPRD bisa Lebih Efisien
BACA JUGA: Seno Aji Tanggapi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Dalam konteks ini, Desman melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tengah melakukan kajian, terutama terkait penguatan proses pengkaderan.
Menurut dia, tanpa mekanisme yang adil dan berjenjang, kader - kader partai berpotensi kehilangan kesempatan untuk tampil dan berkompetisi secara sehat.
“Kalau tidak melalui proses pengkaderan, kasihan kader-kader partai. Sampai kapan pun mereka tidak akan punya kesempatan,” kata Desman.
Terkait sikap PKB terhadap wacana tersebut, Desman menyebutkan, bahwa partainya saat ini masih menunggu arahan dari pimpinan pusat.
BACA JUGA: DPC PDIP Balikpapan Tegaskan Tolak Pilkada Lewat DPRD, Mengkebiri Hak Rakyat dan Khianati Reformasi
BACA JUGA: Tolak Pilkada lewat DPRD, Mahasiswa Unikarta Gelar Aksi
Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, keputusan di tingkat pusat akan menjadi rujukan bagi kader di daerah, termasuk di Kabupaten Kukar.
“Kami di daerah tentu menunggu arahan dari pusat. Apa pun keputusan pusat, itulah yang akan kami jalankan di daerah, khususnya di Kukar,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
