Dua Komisi di DPR RI Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Kaltim soal Pemotongan DBH
Komisi XII DPR RI usai RDP dengan fraksi Kaltim.-istimewa-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM— Komisi XII DPR RI siap mengawal aspirasi masyarakat Kaltim terkait penolakan rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Sikap ini disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, usai menerima audiensi Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRAKSI Kaltim) di DPR RI, Kamis (4/12/2025) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, FRAKSI Kaltim memaparkan kondisi di lapangan yang menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi turunnya alokasi DBH.
Bambang menegaskan bahwa DBH merupakan hak daerah, sehingga aspirasi tersebut harus diperhatikan.
BACA JUGA:Rudy Mas'ud Ingatkan OPD Kejar Realisasi Anggaran Tanpa Labrak Aturan: Jangan Hantam Kromo
“Dana bagi hasil ini adalah hak, bukan suatu pemberian. Kami sangat mengerti kekhawatiran masyarakat. Komisi XII akan memfasilitasi, menyampaikan kembali, serta memperjuangkan persoalan ini,” ujar Bambang melalui rilis yang diterima media ini, Jumat 5 Desember 2025.
Ia menyebutkan, Komisi XII telah berkomunikasi dengan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan.
Aspirasi dari FRAKSI Kaltim, kata dia, akan diperkuat kembali ketika dibahas di Komisi XI.
“Kami sudah berkoordinasi sejak awal dengan Komisi XI. Nantinya, aspirasi dari FRAKSI Kaltim yang masuk ke Komisi XII akan dipertajam kembali di Komisi XI,” ujarnya.
BACA JUGA:Serapan Anggaran di Bawah 70 Persen, DPRD Kaltim Minta Pengawasan OPD Diperketat
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.
Ia menegaskan bahwa Komisi XI menempatkan isu DBH sebagai persoalan fundamental yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur.
“Apa yang bapak-bapak sampaikan menjadi perhatian serius kami. Aspirasi rakyat Kaltim akan kami sampaikan kepada Menteri Keuangan. Ini bukan lips service. Kami benar-benar konsen untuk mencari solusi bersama,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan bahwa Komisi XI saat ini sedang menjalankan rangkaian kerja yang padat untuk membahas dampak pemangkasan DBH.
Termasuk di dalamnya rencana mengajak Kementerian Keuangan turun langsung ke tiga daerah penghasil, salah satunya Kalimantan Timur.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
