Dewan - Rakyat Kaltim Tolak Pemangkasan DBH, Siapkan Langkah Lobi Pemerintah Pusat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - DPRD dan masyarakat Kaltim sepakat menolak kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim), di Gedung DPRD Kaltim, Selasa 11 November 2025 malam.

"Fraksi Kaltim ini adalah gabungan dari banyak ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Mereka semua bersatu untuk satu hal: menolak pemangkasan dana bagi hasil dan transfer ke daerah dari pemerintah pusat," ujar Ananda ditemui usai rapat.

BACA JUGA:DPRD Kaltim Dorong Solusi Non Litigasi dalam Kasus Penolakan Perpanjangan HGU PTPN IV

Ananda menilai, kebijakan pemangkasan TKD bukan hanya soal teknis keuangan. Tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.

Ia menegaskan, daerah memiliki hak konstitusional untuk menikmati hasil kekayaan alamnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah.

"Jangan sampai DBH dari sektor migas, minerba, dan sumber daya lainnya dipotong. Karena kalau itu terjadi, dampaknya besar sekali," tegasnya.

BACA JUGA:Masyarakat Adat Minta PTPN IV Kaltim Hormati Hak Tanah Ulayat: Jangan Ulangi Luka Lama

Menurut Ananda, pemangkasan transfer ke daerah akan memukul banyak sektor sekaligus. Pembangunan infrastruktur akan melambat. Pun dengan pelayanan publik.

Kebijakan itu juga berpotensi menekan ekonomi daerah serta memperlebar kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah.

"Yang terdampak bukan hanya pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Kalau dana berkurang, otomatis banyak program masyarakat yang tertunda. Dari pembangunan fisik, pendidikan, kesehatan, sampai pemberdayaan ekonomi akan terganggu," ujarnya.

Ananda menegaskan bahwa DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam. Dia menyebut, hasil pertemuan dengan Fraksi Kaltim akan segera ditindaklanjuti.

Melalui konsolidasi bersama Gubernur Kaltim, sebelum melangkah ke upaya lobi politik di tingkat nasional.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan pentingnya kebersamaan antara seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Sumber: