Dewan - Rakyat Kaltim Tolak Pemangkasan DBH, Siapkan Langkah Lobi Pemerintah Pusat

Dia menolak anggapan bahwa DPRD dapat bergerak sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan rakyat.

BACA JUGA:DPRD Kaltim Pastikan Tak Ada Pungutan Asrama SMAN 10 Samarinda, Disdik Diminta Benahi Skema Pembiayaan

"Harus bersama-sama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Ini bukan perjuangan satu lembaga, tapi perjuangan Kaltim," tegasnya lagi.

DPRD Kaltim pun diberi waktu sekitar seminggu untuk melakukan konsolidasi dengan gubernur.

Dari hasil pertemuan itu akan disusun langkah konkret advokasi ke pusat.

BACA JUGA:Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Tutup Akses Sungai Mahakam, Desak Pusat Evaluasi Pemangkasan DBH

Baik melalui jalur formal pemerintahan maupun komunikasi politik antar-daerah.

Selain itu, mengenai strategi DPRD dalam menghadapi keputusan APBN 2026 yang sudah diketuk oleh pemerintah pusat, Ananda menyatakan bahwa masih ada ruang komunikasi untuk memperjuangkan kepentingan Kaltim.

Lobi-lobi politik juga akan melibatkan perwakilan Kaltim di DPR RI. Termasuk anggota parlemen yang aktif memperjuangkan isu fiskal daerah seperti Budi Satrio.

Meskipun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pusat, DPRD tetap siap mengawal langkah tersebut agar suara Kaltim tidak tenggelam.

Ananda menilai, momentum penolakan pemangkasan TKD ini bisa menjadi ajang untuk memperkuat solidaritas daerah. Ia mengapresiasi kehadiran para anggota DPRD Kota Samarinda dan perwakilan kabupaten/kota yang turut menyuarakan kekhawatiran serupa dalam rapat malam itu.

BACA JUGA:Tak Ada Bukti Kuat, PN Balikpapan Vonis Bebas Terdakwa Pencabulan Anak Kandung

Ananda berharap, semangat ini tidak berhenti di forum dengar pendapat semata. Tetapi berlanjut hingga tahap-tahap strategis dalam penyusunan kebijakan nasional.

Ia meyakini bahwa kekompakan antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar kepentingan Kaltim bisa diperhitungkan oleh pemerintah pusat.

"Hari ini kita sepakat satu suara. Kita berjuang bukan hanya untuk APBD Provinsi Kalimantan Timur, tapi juga untuk kabupaten dan kota. Karena kesejahteraan masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan pusat yang tidak berpihak," tegasnya.

Sumber: