DBH Terpotong Hampir Rp1,3 Triliun, DPRD Kota Balikpapan Siapkan Skenario Efisiensi

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Balikpapan pada tahun anggaran berjalan memaksa pemerintah daerah melakukan penghitungan ulang alokasi anggaran.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengonfirmasi, bahwa pembahasan penyesuaian anggaran akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

Alwi menjelaskan, penurunan DBH terjadi cukup signifikan. Dari total sekitar Rp1,8 triliun, Balikpapan mengalami pemotongan lebih dari Rp1 triliun.

"DBH Rp1,8 triliun itu kita dipotong satu sekian-sekian. Terus ada lagi potongan dari DBH provinsi karena provinsi dipotong, otomatis kita terpotong juga hampir Rp300 miliar. Jadi hampir Rp1,3 triliun. Sisa Rp500 miliar. Lumayan setres ini penurunannya sangat signifikan," katanya saat diwawancara belum lama ini.

BACA JUGA: Protes DBH Dipangkas, Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Blokir Sungai Mahakam

BACA JUGA: Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu

Menurut Alwi, kondisi itu memberi tekanan besar terhadap struktur anggaran daerah. Salah satu yang menjadi perhatian yakni beban belanja pegawai, terutama keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya cukup besar.

"Kita lumayan banyak menggelontorkan PPPK dibanding daerah lain. Kita juga harus memikirkan PPPK yang sudah kita kontrak, jangan sampai ini mempengaruhi," ucap Alwi.

Ia menyebut sudah ada beberapa skenario pemangkasan anggaran. Namun pembahasannya masih berjalan bersama eksekutif.

"Ada beberapa memang pemangkasan. Hanya saja kami masih bahas. Insya Allah kalau tidak minggu ini, minggu depan kita bahas," jelasnya di hadapan awak media.

BACA JUGA: Serapan Anggaran Baru 60 Persen, Wali Kota Balikpapan Larang Perjalanan Dinas Keluar Sampai Situasi Membaik

BACA JUGA: Akhir Tahun Jadi Batas Akhir Kontrak Non-PPPK di Balikpapan, BKPSDM Tunggu Regulasi Pusat

Meski ada penyesuaian, Alwi menegaskan kegiatan yang masuk kategori prioritas tetap harus dipertahankan. Termasuk layanan publik dan program yang sudah berjalan.

"Memang ada beberapa kegiatan skala prioritas yang harus tetap dipertahankan dengan adanya penurunan DBH ini," sebutnya.

Sumber: