Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan masih akan menerima tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tahun depan. 

Tambahan DBH tersebut dijadwalkan cair pada kuartal pertama tahun 2026, menyusul hasil pembahasan antara Gubernur Kaltim dengan Kementerian Keuangan.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, penambahan anggaran tersebut merupakan hasil pertemuan langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. 

Dalam rapat koordinasi terbaru bersama pejabat terkait, termasuk Menkeu belum lama ini, gubernur menegaskan bahwa proses penetapan atau pengetokan anggaran sudah dilakukan.

BACA JUGA: Syafruddin Desak Pemerintah Pusat Lindungi Hak Daerah Penghasil SDA dari Pemangkasan DBH

"Ada arahan dari Pak Gubernur. Beliau sudah ketemu sama Menteri Keuangan. Nah, dalam rapat koordinasi tadi juga dibahas dengan Pak Soenarko. Arahan Pak Gub menyampaikan kalau untuk pengetokan sudah dilakukan," kata Seno Aji, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Namun, lanjutnya, tambahan anggaran baru akan direalisasikan pada triwulan pertama tahun 2026.

"Ada informasi dari Pak Menteri bahwa pertambahan dari anggaran ini akan dilakukan di kuartal pertama 2026. Jadi antara bulan Februari atau Maret ke depan itu akan terjadi penambahan yang dijanjikan oleh Pak Menteri Keuangan," ujarnya.

Seno menjelaskan, tambahan anggaran tersebut bersumber dari DBH yang selama ini masih terdapat kurang bayar dari tahun-tahun sebelumnya. 

BACA JUGA: Gubernur Kaltim Tegaskan DBH Adalah Hak Daerah, Bukan Bantuan Pusat

Pemprov Kaltim, kata dia, juga terus menagih kekurangan tersebut agar dapat segera disalurkan.

"Kalau itu (kurang bayar) kita tagih, dan insya Allah di bulan November ini akan keluar lagi kemungkinan Rp1,1 triliun atau sekian," kata dia.

Meski demikian, ia mengakui realisasi DBH tahun ini masih belum optimal. Berdasarkan perhitungan Pemprov Kaltim, total kekurangan DBH tahun berjalan mencapai sekitar Rp 3 triliun lebih.

"DBH yang tahun ini kan masih kurang sekitar Rp3 triliun sekian. Itu yang akan kita genjot," tambahnya.

Sumber: