Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu
Wakil Gubernur Kaltim. Seno Aji memastikan bahwa tambahan DBH dari pemerintah pusat akan dicairkan awal tahun 2026.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
BACA JUGA: DBH Dipangkas 75 Persen, Bupati Kukar Siapkan Langkah Advokasi
Seno juga menyinggung dampak keterlambatan penyaluran DBH terhadap pendapatan kabupaten dan kota di Kaltim. Penurunan transfer pusat membuat belanja di daerah ikut terkoreksi.
Pemerintah provinsi, kata dia, tetap berupaya menjaga keseimbangan fiskal melalui penyaluran bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota, meskipun nilainya ikut menurun.
"Kalau bankeu sudah kita alokasikan. Tapi kan sama-sama berkurang, provinsi berkurang, kabupaten/kota berkurang. Jadi kita sudah dorong mereka untuk juga meningkatkan PAD masing-masing," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada transfer dari pusat. Salah satu strategi yang kini didorong adalah mengoptimalkan potensi pajak daerah dan kerja sama antarwilayah.
BACA JUGA: DBH Anjlok, Gubernur Kaltim Tegaskan Pembangunan Tetap Jalan Meski Dana Terbatas
"Kita tidak boleh berdiam diri terhadap DBH. Kita tingkatkan PAD-nya. Nanti juga akan kita diskusikan mana-mana kegiatan yang bisa kita gabungkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Seno.
Seno juga menegaskan Pemprov Kaltim tetap terbuka bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayahnya.
Menurutnya, dengan dukungan infrastruktur dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memiliki daya tarik kuat untuk investasi di berbagai sektor.
Sementara itu, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan tertulis.
BACA JUGA: Mensesneg Sebut Gubernur sudah Diberi Penjelasan Soal Pemangkasan TKD, Skema Transfer Sekarang Ada 2
"Kami baru tahu dari media, tapi belum ada surat resminya. Jadi kami tunggu dulu konfirmasi dari Kementerian Keuangan," ungkapnya.
Meski begitu, Sri menyambut positif kabar tersebut. "Kalau benar ada tambahan DBH, tentu ini kabar baik untuk pembiayaan daerah, terutama untuk mendukung penggajian ASN dan Dana Alokasi Umum (DAU)," katanya.
Ia menjelaskan, tambahan DBH akan membantu memperkuat ruang fiskal daerah yang selama ini sebagian besar masih bergantung pada pendapatan dari sektor sumber daya alam.
"Dengan tambahan itu, kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan belanja rutin dan pembangunan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
