DBH Anjlok, Gubernur Kaltim Tegaskan Pembangunan Tetap Jalan Meski Dana Terbatas

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi di Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi penurunan drastis Dana Bagi Hasil (DBH) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025-2026. 

Kondisi ini berlaku untuk 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

Termasuk Kaltim yang selama ini mengandalkan alokasi dana tersebut untuk menopang pembangunan.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud membeberkan bahwa DBH yang semula mencapai Rp919 triliun pada APBN 2024, kini menyusut menjadi sekitar Rp650 triliun.

BACA JUGA: Usulan DPRD Kaltim ke Pemerintah Pusat: 5 Persen Hak Daerah dari DBH Jangan Ditarik

BACA JUGA: DBH Kaltim Dipangkas Pusat, Syafrudin Janji Terus Suarakan ke Pemerintah Pusat

Ia menjelaskan bahwa DBH memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Namun, penurunan alokasi dana ini memaksa daerah untuk melakukan efisiensi besar-besaran.

“Efisiensi anggaran kini tidak terhindarkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota,” tegas Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu, 10 September 2025.

Berdasarkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025-2026, alokasi DBH diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp1,4 triliun atau turun hingga 50 persen. 

BACA JUGA: Hetifah: Pemangkasan DBH Jangan Jadikan Alasan Kurangi Anggaran Pendidikan

BACA JUGA: DBH Kaltim Dipangkas 50 Persen, Pengamat: Bersuara Lantang, Pemerintah Jangan Diam

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, penurunannya bahkan terasa signifikan, dari total anggaran Rp6 triliun hanya berkisar Rp1,3 hingga Rp1,4 triliun yang berasal dari DBH.

Namun Rudy menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak serta-merta menghentikan pembangunan. 

Sumber: