Target Molor, DPRD Minta Rincian Usulan Tambahan Rp90 Miliar Terowongan Samarinda

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kota Samarinda meminta penjelasan rinci terkait usulan tambahan anggaran Rp90 miliar untuk proyek Terowongan Samarinda setelah target penyelesaian proyek tersebut kembali mengalami keterlambatan.

Proyek infrastruktur strategis yang digadang-gadang menjadi kebanggaan daerah itu sebelumnya ditargetkan selesai pada akhir 2025. Namun hingga kini, proyek tersebut belum dapat dimanfaatkan karena sejumlah kendala teknis di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan sejak awal DPRD mendukung pembangunan Terowongan Samarinda, karena dinilai mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan Gunung Manggah, Selili.

“Ini merupakan proyek perencanaan dari tahun 2022, kemudian peletakan batu pertama pada awal 2023 dan direncanakan sebenarnya selesai pada akhir 2025,” katanya, pada Minggu, 15 Maret 2026.

BACA JUGA: Komisi III Soroti Rencana Tambahan Anggaran Rp90 Miliar Proyek Terowongan Samarinda

BACA JUGA: Izin Operasional Terowongan Samarinda Masih Berproses, Dinas PUPR Minta Warga Bersabar

Dalam perjalanannya, target tersebut tidak tercapai setelah terjadi sejumlah persoalan teknis, termasuk insiden longsor yang memengaruhi progres pekerjaan.

“Mestinya 2025 sudah bisa dimanfaatkan, tetapi ternyata ada masalah yang muncul seperti longsor dan lain-lain sehingga target tidak bisa dicapai. Itu yang menjadi catatan bagi kami,” jelasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Samarinda telah beberapa kali melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek.

Dalam inspeksi terbaru, DPRD menemukan adanya usulan tambahan anggaran sekitar Rp90 miliar yang diajukan kontraktor untuk penanganan lereng di sisi inlet terowongan.

BACA JUGA: Wali Kota Samarinda Bantah Isu Penambahan Anggaran Terowongan, Kontrak MY Sudah Close

BACA JUGA: Warga Sungai Dama Mengadu, DPRD Samarinda Siapkan Mediasi Terkait Kerusakan Rumah Akibat Proyek Terowongan

Rohim menegaskan bahwa angka tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi keputusan final.

“Itu baru usulan dari kontraktor. Kalau diskusi di kami, angka Rp90 miliar ini masih diperdebatkan,” katanya.

Sumber: