Pertamina Libatkan SPBU Awasi Distribusi BBM Subsidi, Barcode Kendaraan Wajib Cocok

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Kaltim tidak hanya mengandalkan modus lama seperti modifikasi tangki. Namun memanfaatkan celah manipulasi barcode yang diterapkan oleh Pertamina.

Dalam pengungkapan kasus selama April 2025, Polda Kaltim telah mengungkap 22 kasus dengan pola yang berulang tersebut.

Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, mengungkapkan bahwa pelaku memaksimalkan kapasitas angkut BBM dengan cara tidak wajar, sekaligus mengeksploitasi sistem digital yang seharusnya menjadi alat kontrol.

“Terdapat 22 laporan polisi yang berhasil ditindak dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, dengan modus memodifikasi tangki bahan bakar dan memanipulasi sistem barcode,” ujarnya, pada Kamis 30 April 2026.

BACA JUGA:Jajaran Polda Kaltim Ungkap 22 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, Modus Manipulasi Barcode

Kondisi ini menurutnya, menunjukkan bahwa sistem distribusi BBM subsidi masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. 

Pertamina sendiri mengandalkan pengawasan di tingkat SPBU sebagai garda terdepan, termasuk melalui sistem transaksi berbasis barcode dan pencocokan data kendaraan.

Saat ini, terdapat sekitar 97 SPBU reguler yang melayani penyaluran BBM subsidi di Kalimantan Timur.

Setiap transaksi telah diatur melalui mekanisme yang dilaporkan kepada pemerintah, dengan proses verifikasi dan audit yang dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Kementerian ESDM.

Namun, di lapangan, praktik penyimpangan tetap terjadi hingga kini. Untuk memperkuat kontrol, Pertamina mengklaim telah memasang sistem pendukung seperti CCTV di SPBU dan identifikasi kendaraan dalam sistem barcode.

BACA JUGA:Setelah 11 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kaltim Terbongkar, Pertamina Uraikan Mekanisme Pengawasan

“Dengan demikian, kesesuaian antara kendaraan dan barcode dapat diverifikasi di SPBU untuk menghindari penyalahgunaan barcode,” kata Isfahani.

Selain itu, Pertamina juga membuka jalur pengawasan berbasis partisipasi publik melalui call center 135 yang tersedia di seluruh depo, SPBU, dan pangkalan LPG. 

Saluran ini, kata dia, ditujukan untuk menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan distribusi maupun kualitas layanan.

Sumber: