Ketika Komunikasi Kekuasaan Bersedia Tawaduk

Oleh: Rusmulyadi 

Mahasiswa Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam UINSI Samarinda 

DI tengah menguatnya kritik publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan hari ini, kerendahan hati menjadi salah satu kualitas kepemimpinan yang semakin jarang ditemui. 

Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari ketepatan kebijakan, tetapi juga dari cara ia menghadapi tekanan publik dan kritik yang mengiringinya. Di titik ini, komunikasi kekuasaan menjadi arena yang menentukan arah kepercayaan publik. 

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam beberapa waktu terakhir berada dalam pusaran kritik yang cukup intens. Puncaknya tampak pada aksi 214 yang bertepatan dengan momentum Hari Kartini, ketika berbagai isu kebijakan dan tata kelola pemerintahan menjadi sorotan publik. 

Dalam situasi tersebut, ia memilih langkah yang tidak selalu lazim dalam praktik komunikasi politik daerah: menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, disertai tindakan korektif berupa tanggung jawab pribadi atas biaya tertentu serta penataan ulang struktur yang melibatkan relasi keluarga dalam jabatan strategis. Langkah ini memunculkan beragam respons di ruang publik. 

Namun demikian, penting untuk membaca peristiwa ini secara lebih proporsional. Permintaan maaf dan tindakan korektif tersebut tidak lahir dalam ruang yang kosong, melainkan berada dalam konteks tekanan publik yang kuat dan akumulasi kritik terhadap kebijakan sebelumnya. 

Karena itu, dalam perspektif komunikasi politik, tindakan ini tetap harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika krisis legitimasi. Kritik publik tetap sah, dan justru menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta akuntabilitas kekuasaan. Tidak ada ruang untuk meniadakan peran kritik dalam proses ini. 

Meski begitu, terdapat dimensi lain yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Dalam studi komunikasi krisis, tindakan seperti ini dapat didekati melalui konsep corrective action yang dikemukakan oleh William L. Benoit. Dalam kerangka tersebut, komunikasi tidak berhenti pada upaya meredakan persepsi negatif, tetapi bergerak menuju perbaikan atas sumber persoalan. 

Artinya, komunikasi kekuasaan tidak hanya bekerja pada level simbolik, tetapi juga pada level tindakan yang dapat diverifikasi oleh publik secara langsung. 

Dari perspektif komunikasi dan penyiaran Islam, langkah semacam ini dapat dibaca sebagai bagian dari etika kepemimpinan yang lebih mendasar. Islam menempatkan kejujuran (shidq) dan amanah sebagai fondasi utama dalam relasi sosial, termasuk relasi antara pemimpin dan masyarakat. Prinsip qaulan sadidan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an (Al-Ahzab: 70) menegaskan bahwa komunikasi harus berlandaskan pada kebenaran yang tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. 

Dengan demikian, integritas komunikasi menjadi ukuran penting dalam kepemimpinan. 

Pada titik ini, penting untuk menyadari bahwa dalam praktik politik modern, batas antara kerendahan hati dan strategi komunikasi sering kali menjadi kabur. Apa yang tampak sebagai sikap tawaduk bisa saja merupakan bagian dari manajemen krisis yang terencana. 

Karena itu, yang lebih penting untuk diamati bukan semata pernyataan permintaan maafnya, melainkan konsistensi tindakan setelahnya. Dalam ruang publik yang kritis, keberlanjutan tindakan menjadi indikator utama apakah perubahan tersebut bersifat substantif atau sekadar respons sementara terhadap tekanan. 

Sumber: