Ketua Komisi IV DPRD Kukar Siap Pasang Badan Soal Wacana Pemangkasan TPP ASN

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM– Wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai daerah. 

Namun, Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Andi Faisal, menegaskan kesiapannya untuk memperjuangkan agar TPP ASN tetap dipertahankan tanpa pengurangan sedikit pun.

Ia menyampaikan, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang cukup drastis. Kondisi tersebut menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya penyesuaian anggaran, termasuk kemungkinan berkurangnya TPP bagi ASN di lingkup Pemkab Kukar.

“Memang banyak orang yang menghubungi saya terkait TPP dan kebijakan negara ke depannya. Karena memang pemotongan dana bagi hasil ini luar biasa besar,” ujar Andi Faisal, Senin, 20 Oktober 2025. 

Baca Juga: Pemkab Kukar Mulai Jajaki Kerjasama Bangun Bioskop dan Mal di Tenggarong

Menurutnya, Kukar selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar DBH di Kalimantan Timur. Namun, pada tahun 2026, Kabupaten Kukar hanya akan menerima sekitar 23 persen dari alokasi biasanya. Dari total sekitar Rp 5,7 triliun, dana yang ditransfer hanya sekitar Rp 1,3 triliun, atau mengalami penurunan hingga 76 persen.

“Ini keadaan yang sangat berat bagi daerah. Tapi saya pastikan, sebagai wakil rakyat dari PDI Perjuangan, kami akan menjadi garda terdepan untuk mempertahankan agar TPP ASN tetap diberikan sesuai hak mereka,” tegasnya.

Ia meminta para ASN di Kukar tetap fokus bekerja maksimal dan tidak khawatir dengan isu pemangkasan tersebut. Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah sedang mencari solusi agar hak-hak ASN tetap terlindungi meski dalam situasi fiskal yang ketat.

“Saya berharap teman-teman ASN tetap bekerja dengan baik dan tidak usah cemas. Soal kebijakan dan solusi ke depan, biar kami yang memikirkannya,” katanya menenangkan.

Baca Juga: Anggota DPRD Kukar Ingatkan Risiko Hukum Dana RT Rp150 Juta

Andi Faisal menilai, kondisi keuangan daerah saat ini menjadi momentum penting untuk melakukan penataan dan efisiensi yang tepat sasaran. Namun, ia menegaskan agar langkah tersebut tidak mengorbankan kesejahteraan ASN yang sudah bekerja keras menjalankan roda pemerintahan.

“APBD kita yang semula lebih dari Rp 12 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 7,5 triliun. Ini tentu pahit bagi semua pihak, tapi mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, TPP tetap bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD Kukar akan tetap berada di barisan terdepan memperjuangkan kesejahteraan ASN. 

“Kami akan menjadi garda terdepan agar TPP tidak dipangkas serupiah pun. Tetap berjalan seperti harapan bersama,” tegasnya.

Kendati demikian, DPRD Kukar memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan ASN di Kukar tidak terpengaruh oleh kebijakan pemotongan dana pusat. 

Baca Juga: DPRD Kukar Perketat Pengawasan Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah

Andi Faisal berharap, semua pihak dapat memahami situasi dan bersama-sama menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan semangat kerja para abdi negara.

Untuk diketahui, di tingkat provinsi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyebutkan bahwa pemerintah provinsi juga tengah menyiapkan langkah efisiensi menyusul berkurangnya dana transfer pusat. 

Salah satu pos anggaran yang masuk dalam rencana penyesuaian adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltim.

“TPP mungkin akan disesuaikan, dan beberapa proyek strategis bisa ditunda atau dibatalkan. Tapi program sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan gratis wajib tetap berjalan,” ujar Seno Aji, belum lama ini.

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi nantinya akan diterapkan secara merata, tidak hanya kepada pejabat eselon tinggi, melainkan juga seluruh ASN, dengan pengecualian bagi guru yang dianggap bagian dari sektor prioritas pendidikan.

“TPP guru kemungkinan besar tidak akan dievaluasi karena mereka bagian dari sektor pendidikan yang menjadi prioritas kami. Jumlahnya juga tidak terlalu besar dibanding pos anggaran lain,” jelasnya.

Seno menambahkan, meski efisiensi tak bisa dihindari, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan program sosial unggulan seperti Gratis Pol (pendidikan gratis) dan Jospol (layanan kesehatan gratis), sesuai dengan visi dan misi Pemprov Kaltim.

“Yang diprioritaskan tentu program-program unggulan sesuai visi dan misi kami. Sementara yang belum terlalu urgen, akan dievaluasi kembali,” tambahnya. (*)

Sumber: