Dinsos Mahulu Kejar Target Pemenuhan Status Kabupaten Layak Anak

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berupaya meningkatkan pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).

Pasalnya, sampai saat ini Mahulu menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang belum mencapai status tersebut.

Dinsos menilai lambatnya pencapaian status tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, jarak wilayah, serta minimnya fasilitas ramah anak juga turut menjadi tantangan utama.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Sosial Mahakam Ulu, Salbiah mengungkapkan, hingga saat ini progres pemenuhan indikator masih terbatas.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Sebut Pemerintah Daerah belum Maksimal Kelola Wisata

Fasilitas publik yang tersedia di Mahulu rata-rata belum memenuhi standar ramah anak, termasuk ruang bermain, taman baca, dan sarana perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

“Salah satu persoalan utama adalah belum adanya ruang bermain ramah anak yang memenuhi standar nasional,” ungkap Salbiah, Selasa 2 Desember 2025.

“Upaya pembangunan yang pernah dilakukan pada 2019–2020 tidak dapat digunakan karena material dan desain dianggap tidak aman, sehingga rencana penataan ulang harus disesuaikan dengan konsep Ruang Bersama Indonesia (RBI) dari Kementerian PPPA," lanjut dia.

Terkait administrasi dan regulasi, Dinsos menilai sejumlah indikator dapat dikejar melalui penerbitan Surat Keputusan (SK).

BACA JUGA: DPRD Mahulu Minta Pemda Fokus Kembangkan Sektor Pertanian, Salah Satunya Komoditas Kakao

SK yang dimaksud, yakni tentang kawasan tanpa rokok, sekolah ramah anak, hingga ruang publik ramah anak menjadi tahap awal sebelum masuk pada indikator yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Dinsos Mahulu juga menggandeng beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat, melalui CSR untuk memperkuat fasilitas dan program bagi perempuan serta anak. Sebanyak 37 perusahaan telah didata untuk dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi.

Dinsos berharap pada tahun 2026 sejumlah indikator prioritas dapat dipenuhi sehingga Mahulu dapat mendekati status kabupaten Layak Anak, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak secara menyeluruh.

“Kami optimis, meski bertahap. Indikator yang bisa dicapai lewat SK akan kami dorong dulu sambil memperkuat koordinasi lintas OPD,” tuturnya.

Sumber: