Bankaltimtara

Kutim Targetkan Naik ke Peringkat Nindya dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak

Kutim Targetkan Naik ke Peringkat Nindya dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak

Kabid Pemenuhan Hak Anak (DP3A) Kutim, Rita Winarni.-Sakiya Yusri-Disway Kaltim


BANNER ADV KUTIM 2025--

 

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pemenuhan hak anak di seluruh wilayah.

Setelah berhasil mempertahankan predikat Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), kini Kutim menargetkan peningkatan ke level Nindya pada tahun depan.

Kabid Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutim, Rita Winarni, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi terakhir menunjukkan Kutim hanya terpaut 3,1 poin dari ambang batas kategori Nindya.

“Nilainya sebenarnya sangat tipis. Jadi kami sangat optimis tahun depan Kutim bisa naik ke peringkat Nindya,” ujar Rita saat di temui di ruang kerjanya, Rabu 05 Oktober 2025.

Menurut Rita, peningkatan tersebut bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan bentuk kesungguhan daerah dalam memastikan anak-anak Kutim mendapatkan perlindungan dan hak yang layak.

BACA JUGA:Api Cepat Membesar dalam Kebakaran Ruko Klandasan Ilir Balikpapan karena Popok Bayi

Ia menjelaskan bahwa untuk mencapai target itu, DP3A kini memperkuat lima klaster utama penilaian KLA.

Setiap klaster memiliki indikator yang saling terhubung dan menentukan hasil akhir evaluasi.

“Kelima klaster itu meliputi kelembagaan, kesetaraan forum anak, kesehatan, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus. Kalau indikator ini terpenuhi, otomatis kebutuhan anak di Kutim bisa tercukupi,” terangnya.

Rita menambahkan, capaian tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh tim agar kekurangan kecil yang ada bisa segera diperbaiki. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan bersama perangkat daerah terkait.

BACA JUGA:Kecewa, Bupati Kutai Timur Sindir KPC: Lahan Bekas Tambang Tak Jadi Sumber Kehidupan

“Kami melibatkan banyak OPD karena program ramah anak ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dukungan dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait