DPRD Mahulu Minta Pemda Fokus Kembangkan Sektor Pertanian, Salah Satunya Komoditas Kakao

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- DPRD Kabupaten Mahulu mendorong pemerintah daerah (Pemda) lebih fokus mengembangkan sektor pertanian, khususnya komoditas unggulan, seperti kakao.

Langkah ini dinilai strategis guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal.

Anggota Komisi II DPRD Mahulu, Vedelis Tekwan Kuway menyebutkan, bahwa Kabupaten Mahulu sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, terutama dalam sektor pertanian.

Ia mencontohkan seperti komoditas kakao yang selama ini sudah banyak digeluti para petani di Mahulu. “Kalau potensi pertanian sebenarnya Mahulu ini luar biasa. Seperti komoditas kakao itu sangat menjanjikan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Mengapa kakao? karena cara membudidaya dan pemasarannya itu sudah familiar di masyarakat,” ujar Vedelis, Rabu 26 November 2025.

BACA JUGA: DPRD Harap Program MBG Segera Terealisasi di Mahulu

Menurutnya, kondisi kesuburan tanah juga menjadi alasan utama pentingnya pengembangan sektor pertanian di Mahulu.

Bahkan, selama ini antusias masyarakat Mahulu dalam membudidayakan komoditas kakao terlihat cukup tinggi.

Meski demikian, ia menyoroti masih minimnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut, sehingga hasilnya cenderung tidak maksimal.

“Saya lihat antusias masyarakat sangat bagus, semangat dalam mengembangkan komoditas kakao. Tapi pemerintah ini kan tidak fokus, hanya tinggal begitu saja tidak fokus mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampai ke tahap hasilnya,” kata Vedelis.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Geram, Desak Pemprov dan Pusat Perhatikan Jalan Menuju Perbatasan

Untuk mengoptimalkan pengembangan sektor tersebut, politisi PDIP ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus.

Tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasanya tapi diperlukan pendampingan maksimal secara berkelanjutan, termasuk dalam pemberian bantuan bibit serta bantuan lain yang mendukung pengembangan sektor tersebut.

Ia juga mengkritik pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) para petani selama ini yang kebanyakan dilaksanakan di luar daerah, seperti ke Pulau Jawa dan ke daerah lainnya.

Menurutnya, pola semacam itu tidak relevan. Seharusnya Bimtek pertanian tidak dilaksanakan di luar daerah. Tapi narasumber yang mestinya dihadirkan ke Mahulu.

Sumber: