Bupati Angela Paparkan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Mahulu

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan menyampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu 12 November 2025.

Penyampaian jawaban pandangan umum tersebut disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Mahulu, yang dipimpin Ketua DPRD, Devung Paran.

Dalam sambutannya, Bupati Angela Idang Belawan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan umum, kritik, serta saran konstruktif yang disampaikan terhadap Ranperda APBD 2026.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi cerminan kuatnya komitmen DPRD untuk bersama-sama mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA: Perkuat Tata Kelola Penegakan Hukum, Pemkab Mahulu Sosialisasikan SIPERDA

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan rekomendasi. Ini menunjukkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Mahulu secara berkelanjutan,” ujar Angela.

Bupati menegaskan, seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum Ranperda APBD 2026 diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Angela mengakui bahwa dinamika fiskal nasional berdampak pada kebijakan keuangan daerah.

Terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang berimplikasi langsung pada struktur APBD Mahulu 2026.

BACA JUGA: Tutup Pagelaran Hudoq Pekayang di Liu Mulang, Bupati Mahulu Ajak Generasi Muda Terus Lestarikan Budaya

“Kita menghadapi kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, pemerintah daerah fokus pada efisiensi dan penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.

Bupati menambahkan, bahwa strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama Pemkab Mahulu ke depan.

Langkah konkret yang dilakukan antara lain pengoptimalan potensi sektor jasa, pariwisata, dan hasil alam lokal yang dikelola secara berkelanjutan, serta digitalisasi sistem pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Golkar, dan PAN mengenai kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati Angela menegaskan, bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan rekrutmen ASN dan PPPK secara bertahap, transparan, dan sesuai regulasi nasional.

Sumber: