Bupati Angela Paparkan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Mahulu

BACA JUGA: Wujud Pelestarian Budaya, Event Hudoq Pekayang di Mahulu Resmi Mulai, Ini Pesan Bupati

“Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem terintegrasi SI-ASN di bawah pengawasan BKN dan Kemenpan RB. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini secara profesional, tanpa intervensi, dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Bupati Angela juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Ranperda APBD 2026 agar tidak melewati batas waktu yang telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, yaitu paling lambat tanggal 30 November 2025.

Ia mengingatkan, bahwa keterlambatan dalam penetapan APBD dapat berimplikasi pada sanksi administratif bagi pemerintah daerah.

“Saya menginstruksikan TAPD untuk segera berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD agar pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.

BACA JUGA: Sertijab Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan: Kami Sudah Siap Mengabdikan Diri untuk Masyarakat

Angela menekankan, bahwa proses pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi momentum untuk menyelaraskan visi pembangunan antara eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat Mahulu.

Bupati Angela Idang Belawan kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Ia berharap hubungan harmonis antara pemerintah dan DPRD dapat terus terjalin sebagai kekuatan utama dalam pembangunan Mahulu ke depan.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan membawa Mahulu menuju masa depan yang lebih sejahtera,” terangnya.

Sumber: