Dinas PUPR Mahulu Usulkan Pembangunan 4 Gedung OPD Tahun 2026

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu (PUPR Mahulu) tengah mengusulkan pembangunan 4 gedung baru untuk organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rencana kerja (Renja) tahun anggaran 2026.

Empat gedung OPD tersebut mencakup Dinas PUPR, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, serta Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagya mengatakan, usulan tersebut telah dimasukkan dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD).

Menurut Didik, usulan pembangunan gedung OPD menjadi salah satu hal penting, karena mengingat sebagian besar kantor OPD belum ada yang permanen.

BACA JUGA: DPRD Apresiasi Progres Pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Harap Segera Bermanfaat Untuk Masyarakat

BACA JUGA: Rancangan KUA PPAS 2026 Telah Disepakati, Proyeksi Pendapatan Mahulu Turun Drastis

‎”Kami kemarin ada usulkan untuk Renja RKPD empat OPD, itu masuk dalam renja tahun 2026,” ungkap Didik saat diwawancarai NOMORSATUKALTIM, Senin 13 Oktober 2025.

‎Lebih lanjut, Didik menyebutkan, bahwa seluruh lahan untuk pembangunan sudah disiapkan, termasuk dokumen perencanaan fisik yang juga telah rampung. Namun, realisasi pembangunan masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah daerah.

‎“Lahan sudah siap, bahkan perencanaan fisik juga sudah siap. Tinggal uangnya. Kalau ada uangnya bisa jalan, kalau tidak ada, ya tunggu lagi,” ujarnya.

‎Didik memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membangun 4 gedung OPD tersebut mencapai ratusan miliar, dengan desain bangunan 2 lantai menyerupai kantor bupati, Bappelitbangda, dan gedung DPRD Mahulu yang sudah ada saat ini.

BACA JUGA: Disdukcapil Mahulu: Penduduk di Mahulu Naik jadi 39,962 Jiwa

BACA JUGA: Program Tanam Padi 10 Hektare di Mahulu belum Maksimal, Kendala Teknis Masih Mendominasi

‎“Kalau kantor bupati, Bappeda, dan DPRD itu hampir Rp400 miliar karena modelnya multi-use. Kecuali nanti gedung OPD ini juga dibuat multi-use, tapi itu tergantung dewan. Kalau di atas Rp100 miliar, saya sarankan memang modelnya multi-use,” sebutnya.

‎Ia menegaskan, proses lelang untuk proyek tersebut belum dapat dilakukan karena belum ada kepastian alokasi anggaran.

Sumber: