AS Dilaporkan Berencana Tutup 27 Kedutaan dan Konsulat di Sejumlah Negara

WASHINGTON, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah besar dalam restrukturisasi diplomatik globalnya dengan rencana menutup 27 kedutaan dan konsulat di berbagai negara. 

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memangkas kehadiran pemerintah federal di luar negeri, menurut laporan CNN yang mengutip dokumen internal Departemen Luar Negeri.

Dalam dokumen yang disebut berasal dari Wakil Menteri Luar Negeri bidang Manajemen, terdapat usulan penutupan 10 kedutaan dan 17 konsulat, mayoritas di antaranya berada di wilayah Eropa dan Afrika. 

Pos-pos diplomatik yang disebut akan ditutup mencakup kedutaan AS di Malta, Luksemburg, Lesotho, Republik Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan. 

BACA JUGA: AS Perketat Penerbitan Visa, KJRI Terbitkan Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia

BACA JUGA: Dibombardir Rudal Israel, Fasilitas RS Baptis Al-Ahli Gaza Berhenti Beroperasi

Sementara itu, konsulat yang juga masuk daftar penutupan berada di negara-negara seperti Prancis, Jerman, Bosnia dan Herzegovina, Inggris, Afrika Selatan, dan Korea Selatan.

Meskipun daftar ini telah mencuat ke publik, belum ada kepastian apakah rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio. 

Menurut laporan tersebut, sebagian besar penutupan akan diiringi dengan pengalihan tanggung jawab diplomatik ke misi AS yang berlokasi di negara tetangga atau yang memiliki kapasitas lebih besar.

Tak hanya soal penutupan, dokumen internal juga menyebutkan rencana pengurangan skala operasi diplomatik AS di wilayah-wilayah seperti Irak dan Somalia. 

BACA JUGA: Arab Saudi Blokir Visa untuk Warga Indonesia Mulai 13 April 2025, Kenapa?

BACA JUGA: China Punya Senjata Rahasia Melawan Perang Tarif Trump, Namanya Kacang Kedelai

Beberapa misi diplomatik lainnya juga diusulkan untuk mengalami “pengubahan ukuran” sesuai kebutuhan strategis terbaru.

Selain pengurangan, dokumen itu juga mencantumkan usulan pembentukan unit baru bergaya “FLEX”—sebuah bentuk pos diplomatik ringan dengan jumlah staf terbatas dan tanggung jawab yang disesuaikan. 

Sumber: