Pendidikan di Pesisir Masih Tertinggal, Legislator Kutim Kerahkan 30 Persen Dana Aspirasi untuk Sandaran
Anggota DPRD Kutim, Akhmad Sulaiman alokasikan 30 persen dana aspirasi untuk pendidikan di kawasan pesisir.-(Disway Kaltim/ Sakiya)-
KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Latar belakang sebagai seorang tenaga pengajar memberikan perspektif mendalam bagi Akhmad Sulaiman dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Kini, sebagai anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), ia menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama, khususnya di wilayah Kecamatan Sandaran yang menjadi daerah pemilihannya.
Sulaiman mengakui bahwa dirinya memahami betul kondisi riil di lapangan. Menurutnya, ketimpangan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir seperti Sandaran masih sangat terasa jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, ia mengambil langkah konkret dengan mendedikasikan porsi besar dari dana aspirasinya untuk perbaikan sektor ini.
BACA JUGA: Warga Sandaran Keluhkan Listrik dan Air Bersih, DPRD Kutim Dorong Pemanfaatan Energi Alternatif
BACA JUGA: Disdikbud Kutim Dorong Program ‘Satu Desa Satu PAUD’ Demi Pemerataan Akses Pendidikan
“Saya alokasikan 30 persen aspirasi saya untuk pendidikan. Mulai dari tingkat TK, SD, hingga SMP, semua ada alokasinya. Tentu tidak boleh semuanya, namun porsi ini cukup besar mengingat urgensinya,” ungkap Sulaiman, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa tingginya alokasi tersebut didasari oleh fakta bahwa pendidikan di Kecamatan Sandaran masih jauh tertinggal, terutama dari segi infrastruktur.
Ia menilai ada perbedaan yang sangat kontras antara fasilitas pendidikan di Sandaran dengan di ibu kota kabupaten, Sangatta.
Melalui dana aspirasi tersebut, Sulaiman bertekad membantu percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan agar kesenjangan tersebut dapat diminimalisir.
BACA JUGA: Mahyunadi Wacanakan Pendataan Siswa Gemulai, untuk Pembinaan Karakter
BACA JUGA: Anggaran Naik Jadi Rp25 Miliar, Pemkab Kebut Penyaluran Beasiswa Kutim Tuntas
Selain masalah fisik bangunan, Sulaiman juga menyoroti kendala teknis yang merugikan siswa penerima bantuan. Ia mencontohkan masalah penyaluran beasiswa bagi anak-anak di Sandaran.
Meskipun program beasiswa tersebut sampai ke tangan penerima, manfaatnya sering kali tidak dirasakan secara utuh. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan layanan perbankan di Kecamatan Sandaran.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
