Bankaltimtara

Absennya Sekda di Rapat Anggaran jadi Sorotan, Ketua Pansus RPJMD Pertanyakan Komitmen Pembangunan

Absennya Sekda di Rapat Anggaran jadi Sorotan, Ketua Pansus RPJMD Pertanyakan Komitmen Pembangunan

Ketua Pansus RPJMD, Eddy Markus Palinggi dan Wakil Ketua Pansus RPJMD, Hipnie Armansyah.-Sakiya Yusri-Disway Kaltim

KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Ketidakhadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur dalam rapat pembahasan anggaran bersama Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kutim memunculkan sorotan tajam dari sejumlah anggota dewan.

Absennya Sekda menjadi cerminan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan.

Ketua Pansus RPJMD, Eddy Markus Palinggi, menegaskan bahwa kehadiran Sekda dalam forum pembahasan anggaran sangat penting sebagai representasi komitmen pemerintah.

“Saya kira kehadiran Sekda dalam pembahasan anggaran itu sebagai komitmen pemerintah dalam pembangunan. Jadi dua hal penting itu perencanaan dan penganggaran,” ujarnya, Jumat 18 Juli 2025.

Menurut Eddy, perencanaan dan penganggaran adalah inti dari semua proses pembangunan.

BACA JUGA :  RPJMD Kutim 2025-2029 Dipansuskan, DPRD Bakal Panggil Sejumlah Pejabat

Ia menilai jika dalam dua aspek tersebut saja sudah terlihat kurang keseriusan, maka akan sulit meyakinkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.

“Kalau misalnya dalam proses pembahasan dan penganggaran aja komitmennya kurang, kan berarti kita bisa menilai dari situ. Itu saya kira saya sepandangan dengan Bapak Hepnie tentu saya menyayangkan,” lanjut Eddy.

Eddy juga menyarankan agar peristiwa seperti ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan optimal.

BACA JUGA :  Minimnya SMK Berbasis Industri di Kutim, Jurusan disesuaikan dengan Potensi Daerah

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RPJMD, Hipnie Armansyah, juga memberikan pernyataan yang sangat tegas.

Ia menilai ketidakhadiran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat anggaran adalah bentuk dari ketidaktepatan dalam menetapkan prioritas.

“Ini konteksnya pembicaraan anggaran, Karena kan Ketua Tim TAPD itu Sekda. Sedangkan yang paling penting dalam pembangunan Kutim ini ya perencanaan dan penganggaran. Itu prioritas utama,” kata Hipnie.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: