Setelah Temuan Beras Oplosan, Sejumlah Toko di Balikpapan Mengalami Kekosongan Stok

Tim dari Dinas Perdagangan Kaltim, yang dikoordinatori Plt Kabid PKTN Asep Nuzuludin, mengambil sejumlah sampel untuk uji laboratorium.

"Kami tidak bisa menyimpulkan langsung dari fisik. Harus ada uji teknis di laboratorium untuk menentukan kategori beras premium," kata Asep saat ditemui dalam kegiatan pengawasan terpadu di salah satu ritel.

BACA JUGA: Satgas Pangan Sidak Swalayan, Pastikan Beras Oplosan Tidak Beredar

BACA JUGA: Berau Bebas dari Beras Oplosan, Dinas Pangan Agendakan Inspeksi Gabungan untuk Penguatan Pengawasan

Hasil laboratorium sebelumnya juga membuktikan bahwa dua merek beras, yakni Rambutan dan Mawar Sejati, tidak memenuhi standar premium.

Dalam konferensi pers, Dirreskrimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menyampaikan, bahwa ditemukan butir patah, menir, dan butir kuning pada produk yang diklaim premium tersebut.

"Beras masih layak konsumsi, tapi tidak sesuai dengan kualitas premium seperti labelnya. Ini yang menjadi masalah," jelas Bambang, Jumat 25 Juli 2025.

Dari pemeriksaan di gudang milik CV SD, tim Satgas mengamankan total 800 karung beras (setara 4 ton) serta dokumen distribusi.

BACA JUGA: Mentan Laporkan 212 Merek Beras Tak Standar, Kerugian Negara Capai Rp99 Triliun per Tahun

Kasus itu diproses sesuai Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, karena pelaku usaha terbukti memperdagangkan barang tak sesuai mutu dan keterangan kemasan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto menyampaikan agar konsumen tidak perlu panik. Produk masih aman dikonsumsi, namun kejujuran pelaku usaha tetap menjadi kunci stabilitas harga dan kualitas pangan di pasaran.

Efek domino dari penindakan tersebut mulai dirasakan di tingkat pengecer. Pedagang ragu mengambil pasokan karena khawatir tersangkut kasus serupa, sementara distribusi belum sepenuhnya pulih. Para pelaku usaha kecil berharap ada kejelasan regulasi dan distribusi dari pemerintah, terutama terkait kategori beras dan sistem pelabelan yang lebih ketat.

Mereka pun berharap informasi hasil uji mutu disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi kepanikan berkepanjangan di tingkat pasar. "Jangan sampai kami yang jualan ikut dirugikan karena pasokan dari distributor bermasalah," tutup Nur.

Sumber: