7 Instruksi Bupati Mahulu untuk Sejumlah OPD Terkait Pembangunan Sektor Pangan dan Pertanian

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) berkomitmen untuk terus memprioritaskan sektor pangan dan pertanian dalam pembangunan daerah.

Hal ini pun kembali dipertegas dalam forum rapat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang dihadiri seluruh OPD, para camat, dan petinggi se-Kabupaten Mahulu di Ballroom Kantor Bupati Mahulu, Senin, 8 Desember 2025.

Asisten I Pemkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso yang saat itu mewakili Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan menekankan perlunya perubahan pola pikir dan pendekatan pembangunan agar sektor pangan Mahulu mampu bertahan di tengah tantangan geografis dan perubahan iklim.

Pemkab Mahulu menilai bahwa pembangunan sektor pertanian tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama, melainkan harus mengedepankan integrasi kebijakan, keberlanjutan, dan efisiensi lintas sektor.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Dukung Upaya Penertiban Hewan Peliharaan Berkeliaran

Pertimbangan ini mengingat kondisi wilayah Mahulu yang unik sekaligus menantang. Wilayah berbukit, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, dan ancaman variabilitas iklim.

Di hadapan peserta rakornis yang terdiri dari jajaran OPD, perbankan, lembaga teknis, hingga organisasi tani, Teguh juga menyampaikan arah kebijakan daerah yang dirumuskan dalam tata nilai ME-LA-JU (Meningkat Sinerginya, Langgeng Sistemnya, Juang SDM-nya, dan Unggul Produknya).

Nilai tersebut menurutnya akan menjadi "kompas" penyusunan RPJMD Mahulu 2025–2029, termasuk sektor pertanian.

“Sinergi antar-OPD harus meningkat tanpa tumpang tindih. Sistem harus memastikan pertanian berkelanjutan. SDM harus tangguh dan inovatif. Dan produk pertanian Mahulu harus unggul serta bernilai tambah,” ujarnya.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Sebut Pemerintah Daerah belum Maksimal Kelola Wisata

Untuk memastikan perencanaan dan penganggaran sektor pertanian berjalan konsisten, bupati memberikan 7 instruksi khusus kepada sejumlah perangkat daerah.

Pertama, Bappelitbangda diminta memastikan indikator pertanian dalam RPJMD benar-benar terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas PUPR diarahkan menyiapkan peta rencana akses jalan ke sentra pangan serta penyusunan site plan agroteknopark sebagai pusat inovasi dan hilirisasi pertanian.

Kemudian DPMK diminta menyelaraskan program ketahanan pangan kampung dengan renstra perangkat daerah serta berorientasi pada peningkatan produktivitas.

Sumber: