Pembangunan Daerah Masih Bergantung Dana Transfer, Wali Kota Balikpapan Berharap Tak Ada Pemotongan

Ia menyampaikan hal ini menjelang agenda sinkronisasi antara Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI yang dijadwalkan berlangsung besok di Senayan.

Menurut Rudy, wilayah Kalimantan Timur tidak terlalu bergantung pada transfer daerah, namun justru sangat bergantung pada DBH.

“Dana bagi hasil itu memang merupakan hak atau milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Kalimantan Timur,” ujarnya, saat berada di Balikpapan, Rabu (17/9/2025).

BACA JUGA:Balikpapan Kekurangan 600 Guru, DPRD Setujui Rekrutmen dengan Skema KKI

Rudy menegaskan, ketahanan fiskal daerah akan sangat dipengaruhi oleh besaran DBH yang diterima.

Hingga saat ini, pihaknya masih mengetahui adanya pemotongan hingga 75 persen dari alokasi yang seharusnya diterima daerah.

“Kalau misalkan Kalimantan Timur 6 triliun, mungkin yang tersisa hanya 1,4 triliun,” kata Rudy.

Meski demikian, Rudy berharap ada perubahan dalam keputusan pemerintah pusat terkait skema pemotongan tersebut.

Ia menyatakan pemerintah daerah akan sangat senang jika ada penambahan alokasi DBH, bukan pengurangan.

“Semoga nanti ada perubahan, karena penambahan dana tentu akan membantu pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan,” ucap Rudy.

BACA JUGA:Kayu Raksasa Terseret Gelombang Hingga Pesisir Balikpapan, Warga Khawatir Merusak Permukiman

Rudy juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menunggu hasil pembahasan resmi di tingkat pusat.

Ia menekankan, keputusan tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Pada kesempatan sebelumnya,  Pemerintah Provinsi Kaltim tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan infrastruktur meski dengan dana terbatas.

“Kita akan melakukan yang terbaik untuk Kalimantan Timur, begitu juga dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Sumber: