DPRD Kutai Barat Dukung Penuh Pemekaran DOB untuk Pemerataan Pembangunan

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Anggota DPRD Kutai Barat dari Dapil III, Oktovianus Jack, menegaskan dukungannya terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah barat Kutai Barat.

Ia menyebut masyarakat di Dapil III 1000 persen mendukung pemekaran tersebut karena semangat pemerataan pembangunan yang selama ini dinilai belum dirasakan secara adil.

“Saya khususnya, dan juga seluruh masyarakat di Dapil III, sangat mendukung DOB ini, seribu persen mendukung. Karena semangat masyarakat dan semangat pembangunannya ada. Selama ini pembangunan di wilayah itu pincang,” ujar Oktovianus Jack kepada NOMORSATUKALTIM, Senin 10 November 2025.

Menurutnya, selama lebih dari dua dekade pasca pemekaran Kutai Barat dari Kutai Kartanegara, sejumlah kecamatan seperti Bentian Besar, Siluq Ngurai, Jempang, Bongan, Muara Pahu, dan Penyinggahan, masih jauh tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.

BACA JUGA: DPRD Kutai Barat Kawal Pembentukan DOB Benua Raya hingga ke Kemendagri

Padahal, daerah-daerah tersebut merupakan salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kutai Barat.

“Kenapa selama ini sangat tertinggal padahal di daerah itu banyak tambang dan pabrik, penghasil PAD terbesar juga. Ini yang membuat masyarakat ingin dimekarkan, supaya pembangunan bisa merata, seperti dulu Kutai Barat juga dimekarkan dari Kutai untuk alasan pemerataan pembangunan,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) DOB, Oktovianus menjelaskan, bahwa DPRD sedang melakukan tahapan teknis sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi kepada pemerintah kabupaten.

Tahapan itu mencakup verifikasi administrasi, penelitian data fisik, dan rencana investigasi lapangan.

BACA JUGA: Pansus DOB Benua Raya Dibentuk, DPRD Kutai Barat Siap Kaji Pemekaran Wilayah

“Tahapannya harus lengkap dulu, baik administrasi maupun fisiknya. Setelah itu baru kita laporkan ke pimpinan untuk menyiapkan rekomendasi resmi. Kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat calon ibu kota DOB dan mendengar langsung pendapat masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai, meski unsur pemerintah seperti camat belum menyampaikan pandangan secara terbuka, aspirasi dari masyarakat sudah sangat jelas dan kuat.

“Kalau masyarakat yang minta, pemerintah harus dukunglah. Mungkin camat tidak berani memberikan pernyataan, tapi masyarakatlah yang paling tahu bagaimana minimnya pembangunan di daerah mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Oktovianus menyebutkan bahwa masih banyak indikator ketimpangan yang belum terselesaikan.

Sumber: