Retribusi Wisata Belum Optimal, DPRD Kutai Barat Minta Pemerintah Benahi Fasilitas

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM– Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat dinilai masih jauh dari optimal.

Anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus, menilai pemerintah harus mengubah pola kerja dan mengarahkan pengembangan wisata lebih fokus agar memberi dampak nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adrianus mengatakan, hingga kini masih banyak objek wisata yang dibangun setengah jadi, bahkan beberapa di antaranya tidak bisa beroperasi karena terkendala status lahan, kurangnya sarana pendukung, dan lemahnya konsep perencanaan.

DPRD menilai hal ini harus diperbaiki jika pemerintah ingin sektor wisata benar-benar menjadi sumber PAD baru.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutai Barat Dorong Pemerintah Fokus Kembangkan Satu Obyek Wisata Unggulan

“Beberapa objek wisata yang dulu pernah dikembangkan itu status lahannya belum jelas. Ini membuat pemerintah harus benar-benar lebih selektif sebelum membangun. Jangan sampai sudah bangun, tapi tidak bisa dipakai,” kata Adrianus, Selasa 2 Desember 2025.

Ia menegaskan perlunya perubahan pola anggaran Dinas Pariwisata. Menurutnya, anggaran selama ini terlalu tersebar ke banyak titik sehingga progres menjadi lambat dan hasil pembangunan tidak tuntas.

“Anggaran jangan dipecah-pecah. Tidak salah membagi, tapi akhirnya lambat. Lebih baik fokus di objek wisata yang memang mau dikembangkan maksimal,” tegasnya.

Adrianus mengapresiasi langkah Pemkab Rutai Barat yang sudah mulai menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk beberapa lokasi wisata.

BACA JUGA: Wisata Alam Siluq Ngurai Kian Dikenal, Sayang Akses Jalan Belum Memadai

Menurut dia, adanya DED membuat arah pembangunan lebih jelas, termasuk kebutuhan anggarannya.

“Kita bersyukur beberapa objek wisata sudah dibuat DED-nya. Dengan DED, peta kegiatannya jelas, kebutuhannya jelas, tinggal anggarannya saja. Itu sudah sangat positif,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa pembangunan fisik tidak boleh hanya selesai di atas kertas. Objek wisata yang dibangun harus bisa beroperasi dan menghasilkan retribusi.

“Jangan cuma bangun WC dulu tapi fasilitas lainnya belum ada. Akhirnya tidak bisa beroperasi. Kalau sudah punya DED, pilah dulu mana yang prioritas agar begitu dibangun, bisa langsung jalan,” tegasnya.

Sumber: