DPRD Kutai Barat Dukung Penuh Pemekaran DOB untuk Pemerataan Pembangunan

BACA JUGA: Kemendagri Belum Berencana Buka Moratorium DOB, Ratusan Usulan Masih Menunggu 

Akses pendidikan dan kesehatan masih minim, sekolah unggulan belum ada, serta pembangunan jalan dan infrastruktur pertanian belum memadai.

“Sudah 26 tahun Kutai Barat berdiri, tapi di Dapil III pembangunan masih minim. Kalau pemerintah mau, anggaran sebenarnya cukup. Tinggal niat saja untuk membaginya secara adil. Kalau dari dulu pembangunan itu merata, mungkin tidak akan muncul keinginan membentuk DOB,” ujarnya menegaskan.

Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor perkebunan dan pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan konkret berupa bibit unggul, pembangunan jalan usaha tani, serta infrastruktur pertanian.

BACA JUGA: DPRD Kubar Soroti Perusahaan Sawit yang Tidak Transparan Soal Pajak dan Plasma Masyarakat 

“Masyarakat di Dapil III itu hidup dari pertanian dan perkebunan. Kalau sektor itu didukung, otomatis ekonomi masyarakat bergerak. Tapi sekarang, dukungan dari pemerintah masih sangat minim. Akibatnya banyak kampung bahkan masih berstatus desa tertinggal,” ucapnya dengan nada prihatin.

Ia menegaskan, pemekaran DOB bukan hanya untuk menciptakan pemerintahan baru, melainkan membuka peluang bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, wilayah DOB dipastikan mampu berdiri secara mandiri dan memberi kontribusi besar bagi pembangunan daerah.

“Kalau DOB ini jadi, saya yakin pembangunan akan meningkat pesat. Potensi alamnya besar, masyarakatnya punya semangat tinggi. Tinggal bagaimana niat dan dukungan politik dari semua pihak. Ini bukan soal kepentingan jabatan, tapi soal masa depan masyarakat,” tegas Oktovianus.

BACA JUGA: DPRD Kubar Minta Evaluasi Menyeluruh, Serapan APBD Rendah karena Kinerja Teknis Belum Optimal

Ia juga menjelaskan bahwa langkah DPRD menyiapkan semua administrasi meskipun masih ada moratorium pemekaran daerah merupakan strategi antisipatif.

“Walaupun moratorium belum dicabut, kami tetap siapkan dokumen dan syarat-syaratnya. Siapa tahu nanti moratorium dicabut, kita sudah siap melangkah. Ini langkah ke depan untuk kemajuan daerah,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Oktovianus kembali menegaskan komitmen DPRD Dapil III untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di wilayah barat Kutai Barat.

“Kami tidak ingin masyarakat terus tertinggal. Kami ingin pembangunan merata, ekonomi tumbuh, dan masyarakat hidup sejahtera. Itu tujuan utama pemekaran ini. Kami di Dapil III sepenuhnya mendukung perjuangan masyarakat,” pungkas Oktovianus Jack.

Sumber: