Pembangunan Daerah Masih Bergantung Dana Transfer, Wali Kota Balikpapan Berharap Tak Ada Pemotongan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM — Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, berharap pemerintah pusat tidak melakukan pemotongan dana transfer yang dialokasikan untuk daerah.

Menurutnya, keberlangsungan pembangunan dan program-program di berbagai wilayah sangat bergantung pada kelancaran transfer dana tersebut.

“Kita berharap jangan sampai ada dana pemotongan DBH, karena itu tidak baik terhadap pembangunan dan program-program semua kepala daerah yang ada di Indonesia,” ujar Rahmad Mas'ud belum lama ini, saat ditemui di Balai Kota Balikpapan.

BACA JUGA:96 Korban Selamat! Ini Rekam Jejak Operasi Basarnas Balikpapan Sepanjang 2025

Ia menekankan bahwa meskipun belum ada kepastian apakah dana transfer akan dipotong atau tidak, pemerintah daerah tetap berharap agar alokasi dana tersebut tidak mengalami pengurangan.

Bahkan, jika memungkinkan, ia menyambut baik apabila ada peningkatan jumlah dana yang ditransfer.

BACA JUGA:Satlantas Polresta Balikpapan: ODOL Bukan Sekadar Pelanggaran, Tapi Pemicu Kecelakaan

“Sedikit saja, kalau naik lebih bagus, ya. Tetapi untuk transfer ke daerah, apakah dipotong atau tidak, kita belum tahu. Kita berharap itu jangan ada."

Hingga kini, Rahmad menuturkan, pemerintah kota masih menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai besaran dana transfer yang akan dialokasikan tahun ini.

“Informasi yang beredar masih sebatas kabar, belum ada dokumen tertulis yang bisa kita pegang,” jelasnya

Rahmad juga menyatakan bahwa meskipun penambahan dana akan sangat disyukuri, stabilitas alokasi dana transfer saat ini sudah cukup untuk mendukung program kerja di daerah.

“Kalau ditambah, kita bersyukur, nggak usah ditambah. Tetap saja sudah cukup,” singkatnya.

BACA JUGA:Pencurian Marak Terjadi, Polresta Balikpapan Tekankan Warga untuk Melapor

Diberitakan sebelumnya bahwa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyoroti kondisi dana bagi hasil (DBH) yang menjadi salah satu penopang utama keuangan daerah.

Sumber: