Ketua DPRD Balikpapan Tidak Sepakat Kenaikan PBB Dibebankan kepada Masyarakat

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menolak adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi mayarakat Kota Beriman.

Ia mengingatkan jangan sampai wacana kenaikan PBB secara drastis, menjadikan Balikpapan sebagai Pati kedua. Dimana warga Pati, Jawa Tengah, menolak rencana kenaikan PBB hingga ratusan persen.

Bahkan Bupati Pati Sadewo mendapat kecaman keras dari rakyatnya sendiri.

“Jangan sampai Balikpapan jadi Pati kedua, kita berharap kebijakan pemerintah kota dan DPRD tentunya mita juga harus memikirkan nasib masyarakat,” tegas Alwi saat diwawancara usai Rapat Paripurna, Rabu (20/8/2025).

BACA JUGA:1.000 Bandeng Gratis Torani jadi Rebutan Warga Balikpapan, Antrean Mengular Sejak Pagi

BACA JUGA:Harga Beras Premium di Balikpapan Masih di Atas HET, Pemkot Siapkan Langkah Intervensi

Menurut Alwi, keputusan mengenai PBB perlu dikonsultasikan langsung dengan Dinas Pendapatan Kota Balikpapan.

Namun, ia secara tegas menolak adanya kenaikan beban pajak bagi warga.

“Kalau untuk masyarakat, saya tidak sepakat kalau ada kenaikan. Saya sepakat kalau tidak ada kenaikan untuk masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Musik di Mal Tak Gratis, APPBI Kaltim Bayar Royalti Puluhan Juta Per Tahun

Ia menambahkan, pemerintah kota bersama DPRD harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan fiskal.

Alwi mencontohkan kasus di Pati yang sempat menjadi sorotan karena adanya kenaikan pajak hingga ratusan persen.

Meski demikian, Alwi menilai terdapat perbedaan antara masyarakat dan perusahaan besar dalam hal pembayaran pajak.

BACA JUGA:APBD Perubahan Balikpapan 2025 Diproyeksikan Rp 4,26 Triliun

Sumber: