Kebijakan Pengembangan Wisata Balikpapan Belum Jelas

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM — Prestasi Taman Wisata Pringgondani menembus nominasi 30 besar WIA 2025 menjadi kabar baik bagi pariwisata Balikpapan. Namun di balik prestasi itu, anggota DPRD, Fauzi Adi Firmansyah menilai capaian tersebut membuka persoalan ketimpangan pengembangan destinasi dan belum jelasnya arah kebijakan wisata daerah.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan itu menyebut prestasi tunggal tidak cukup menjadi indikator kemajuan sektor pariwisata kota. Ia menilai masih banyak potensi wisata lain yang justru tertahan oleh regulasi dan hambatan teknis yang tidak kunjung dibenahi.

“Pringgondani sangat membanggakan, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Pengembangan harus merata, dan semua destinasi mendapat kesempatan tumbuh,” ujar Fauzi Adi Firmansyah usai acara Most Inspiring Tourism Leader 2025 di Balai Kota Balikpapan, Kamis (27/11/2025).

Menurut Adi, sejumlah pelaku usaha wisata mengeluhkan proses perizinan yang lambat dan aturan teknis yang dinilai tumpang tindih. Situasi ini menyebabkan potensi destinasi yang sebenarnya prospektif justru mandek di tahap administrasi.

“Regulasi harus memudahkan, bukan menghambat. Ada destinasi yang potensinya besar, tetapi izin usahanya berbulan-bulan tidak keluar,” katanya.

BACA JUGA: Rencana Dispar Kutim Naikkan Pariwisata: Tingkatkan Kualitas SDM, Kenalkan Hiu Tutul ke Wisatawan

Permasalahan ini memperlihatkan bahwa ekosistem wisata Balikpapan belum sepenuhnya siap menarik investasi atau mendorong kolaborasi masyarakat. Padahal, keberhasilan sektor ini kerap bergantung pada kelincahan pemerintah daerah dalam menyesuaikan aturan dengan dinamika pasar wisata.

Kondisi nasional yang tengah melakukan pengetatan anggaran turut mempengaruhi pos belanja pariwisata di Balikpapan. Adi menyebut tantangan ini tak boleh menjadi alasan stagnasi, tetapi justru mendorong pemerintah mencari pola pembiayaan baru.

“Dalam situasi begini, kreativitas menjadi tuntutan. Pemerintah harus berani membuka peluang kerja sama dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor wisata,” ungkapnya.

Ia menekankan perlunya prioritas yang jelas. Dengan sumber daya terbatas, pembangunan destinasi perlu diarahkan pada potensi yang realistis, kuat, dan memiliki dampak ekonomi jangka panjang.

BACA JUGA: Dermaga Harapan Baru Siap Dibangun 2026, Dishub Samarinda Target Tambah PAD dan Hidupkan Wisata Sungai

DPRD telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk melakukan review Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Forum ini menjadi ruang penting untuk memutuskan arah pengembangan wisata Balikpapan dalam dekade mendatang.

“FGD membahas ke mana wisata Balikpapan akan dibawa. Fokusnya harus jelas, supaya pembangunan tidak sporadis,” ujar Adi.

Arah kebijakan yang solid dinilai krusial agar pembangunan pariwisata tidak sekadar mengejar seremonial atau penghargaan, melainkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sumber: