DPRD Kaltim Pastikan Tak Ada Pungutan Asrama SMAN 10 Samarinda, Disdik Diminta Benahi Skema Pembiayaan

BACA JUGA: Alur dan Syarat Pendaftaran Program Pendidikan Gratispol Pemprov Kaltim

Darlis mengakui, salah satu penyebab polemik ini adalah miskomunikasi mengenai makna program sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Banyak masyarakat mengira bahwa program itu mencakup seluruh biaya pendidikan, termasuk asrama.

"Padahal yang dimaksud gratis itu hanya biaya sekolah, bukan asrama. Kalau siswa tidak tinggal di asrama, tentu tidak ada pungutan sama sekali," jelasnya.

Ia menambahkan, asrama memiliki kebutuhan operasional tersendiri seperti makan, listrik, laundry, serta pembinaan karakter. Karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang berbeda dari sekolah reguler.

BACA JUGA: Anak di Balikpapan Terancam Putus Sekolah karena Ranking, Pengamat Pertanyakan Janji Pendidikan Gratis

"Selama ini kan sebagian biaya itu ditanggung orangtua, tapi karena sekarang ada kebijakan sekolah gratis, maka harus ada perhitungan baru agar semua bisa ditanggung pemerintah," kata Darlis.

Optimalkan Dana BOSDA dan Subsidi

Untuk mengatasi kekurangan anggaran, DPRD Kaltim bersama Dinas Pendidikan menyepakati skema optimalisasi anggaran.

Pemerintah Provinsi Kaltim diketahui sudah memberikan subsidi asrama sebesar Rp1.560.000 per siswa, sementara kebutuhan riil mencapai Rp2.600.000. Artinya, ada kekurangan sekitar Rp1.040.000 per siswa per bulan.

Solusinya, kata Darlis, adalah dengan mengoptimalkan penggunaan subsidi Pemprov dan melakukan pergeseran anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

BACA JUGA: Realisasi Gratispol Pendidikan Masih Jauh dari Pagu Rp750 Miliar, Baru di Angka Rp150 Miliar

"Ada beberapa pos kegiatan seperti air, listrik, dan pemeliharaan asrama yang bisa dibebankan ke anggaran sekolah, bukan ke anggaran asrama. Ini akan membantu menutup kekurangan tanpa membebani siswa," terangnya.

Menurutnya, pergeseran anggaran BOSDA dilakukan sementara sambil menunggu perhitungan kebutuhan riil dari Dinas Pendidikan.

"Kebutuhan tetap sama, tetapi sumber pendanaannya diatur ulang. Jadi tidak ada alasan untuk meminta biaya tambahan kepada orangtua," tegasnya.

Sumber: