DPRD Kaltim Minta Pola Distribusi Pupuk Dibenahi, Libatkan BUMDes untuk Awasi dari Desa

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kalimantan Timur menilai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperkuat sebagai ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi di wilayah pedesaan.

Komisi II DPRD Kaltim menegaskan bahwa berbagai persoalan kelangkaan pupuk yang dialami petani selama ini umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan, melainkan distribusi yang tidak merata dan lemahnya pengawasan di tingkat desa.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan bahwa pelibatan BUMDes sebagai distributor resmi pupuk bersubsidi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan harga tetap terjangkau dan pasokan tiba tepat waktu.

Pemerintah daerah perlu memberi dukungan yang terstruktur agar skema ini dapat berjalan optimal.

BACA JUGA:Bersiap Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru, Pemprov Kaltim Tegaskan Harga Bahan Pokok Masih Terkendali

"BUMDes adalah lembaga paling dekat dengan petani. Kalau distribusi pupuk dikelola dengan baik melalui BUMDes, saya yakin kelangkaan bisa ditekan dan penyaluran lebih tepat sasaran," ujarnya, saat dihubungi Sabtu 6 Desember 2025.

Ia menjelaskan, sejumlah wilayah sentra pangan seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Kutai Timur masih sering mengalami kekurangan pupuk pada masa tanam.

Keluhan yang diterima mulai dari pupuk yang terlambat datang, jumlah yang tidak sesuai kebutuhan, hingga harga yang melampaui ketentuan.

"Setiap turun ke lapangan kami selalu menerima aspirasi soal pupuk. Ini persoalan klasik yang harus diselesaikan dengan pendekatan baru," ujarnya.

BACA JUGA:Wali Kota Balikpapan: Kerusakan Lingkungan Penyebab Meningkatnya Bencana Banjir dan Longsor

Menurut Guntur, dominasi kios tertentu sebagai distributor membuat akses petani terhadap pupuk semakin sulit.

Letak kios yang jauh menjadi kendala, sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan, bahkan terpaksa membeli dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi.

"Kalau BUMDes menjadi mitra distribusi resmi, pupuk bisa langsung masuk ke desa tanpa rantai panjang. Ini penting untuk menurunkan biaya petani," terang dia.

Ia menambahkan, skema ini tidak hanya membuat distribusi lebih efisien, tetapi juga membuka peluang bagi desa untuk memperoleh pendapatan asli desa (PADes) yang legal dan terukur.

Sumber: