Menjelang Akhir Tahun, Pemprov Kaltim Kejar Serapan Anggaran agar Tak Menumpuk di Kas Daerah
Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-
Ia menyebut, tren tersebut bisa berubah drastis menjelang akhir tahun ketika kontraktor mulai mengajukan pembayaran secara massal.
Muzakkir menambahkan, pihaknya kini memperketat jadwal monitoring dan evaluasi (monev) realisasi kegiatan.
Bila sebelumnya laporan dilakukan dua minggu sekali, kini BPKAD meminta data progres setiap pekan. Langkah itu untuk memastikan tidak ada kegiatan yang tertunda akibat persoalan administratif.
"Kami ingin memastikan semua kegiatan berjalan. Kalau dulu laporan dua minggu sekali, sekarang tiap minggu. Jadi bisa langsung dikoreksi kalau ada hambatan," ujarnya.
BACA JUGA: Balikpapan dan Daerah Penopang Kaltim Tertekan Pemangkasan TKD Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Kaltim juga menargetkan realisasi anggaran tahun ini bisa menembus di atas 90 persen.
Dengan capaian tersebut, diharapkan tidak terjadi penumpukan dana di kas daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2024, silpa Kaltim tercatat mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, sebagian besar berasal dari sisa belanja modal yang tertunda akibat keterlambatan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa.
"Kalau dana terlalu lama di kas daerah, itu tidak produktif. Padahal uang itu seharusnya sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Muzakkir.
BACA JUGA: Drama Pemotongan Anggaran, Pemkab Kutim Pilih Gugat Pemerintah Pusat, Kajian Sedang Dibuat
Ia menekankan, percepatan serapan bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut efektivitas pembangunan dan perputaran ekonomi lokal.
Realisasi anggaran yang optimal berarti kegiatan belanja pemerintah dapat menggerakkan sektor jasa konstruksi, perdagangan, hingga tenaga kerja.
"Ketika proyek jalan, perumahan, dan fasilitas umum dikerjakan tepat waktu, dampaknya langsung ke ekonomi daerah. Itu yang kita kejar," tambahnya.
Upaya percepatan ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong seluruh daerah mempercepat belanja APBD sebagai pengungkit ekonomi nasional.
BACA JUGA: 2026 Gelap: APBD Terpangkas, Pemda Mulai Putar Otak Cari Duit
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
