BI Kaltim Sebut Dana Pemda Mengendap Bersifat Sementara: Siklus Normal

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) menilai dana mengendap di kas pemerintah daerah bersifat sementara dan merupakan bagian dari siklus normal keuangan daerah. 

Meski demikian, BI mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja agar uang segera berputar di masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa dana yang mengendap di rekening pemerintah daerah bukan cerminan inefisiensi, melainkan bagian dari siklus normal pengelolaan kas daerah. 

Namun demikian, percepatan realisasi belanja tetap diperlukan agar ekonomi daerah tidak kehilangan momentum pertumbuhan.

BACA JUGA: Banggar DPR Sebut Dana Pemda Mengendap di Bank Tak Logis, Tanggapi Alasan Menkeu Soal Pemangkasan TKD

"Intinya memang dana yang mengendap itu karena menunggu cash flow digunakan untuk proyek. Kalau proses proyek atau pembayaran sudah dilakukan, tentu jumlahnya akan turun. Tapi nanti bisa naik lagi saat ada pemasukan baru. Itu siklusnya," jelas Budi belum lama ini.

Ia menjelaskan bahwa fenomena dana mengendap biasanya muncul pada masa transisi proyek atau ketika belanja pemerintah belum terealisasi secara optimal. 

Karena itu, percepatan serapan anggaran menjadi kunci untuk menjaga daya dorong ekonomi daerah.

"Harapannya percepatan dapat dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi tidak turun. Dengan cash flow yang digunakan cepat, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,"ujarnya.

BACA JUGA: Bupati Kutim Pertanyakan Balik Dana Mengendap yang Disinggung Menkeu Purbaya

Budi menekankan pentingnya pemerintah daerah memperhatikan pola realisasi anggaran secara berkala. 

Menurutnya, keterlambatan penyerapan belanja dapat menahan laju ekonomi di berbagai sektor, terutama konsumsi rumah tangga dan kegiatan investasi.

"Baik Pemprov maupun kabupaten/kota harus memastikan agar realisasi belanja berjalan cepat dan tepat waktu. Karena ini berkaitan dengan perputaran uang dan konsumsi masyarakat,"terang dia.

Dalam konteks yang lebih luas, BI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga perbankan untuk memastikan pengelolaan kas daerah berjalan efisien. Langkah tersebut meliputi monitoring penempatan dana di perbankan hingga penyesuaian strategi penyaluran dana sesuai kebutuhan proyek.

Sumber: