Tantangan Para Jurnalis Hadapi Dinamika Pilkada: Bom Informasi Tanpa Saring Fakta

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Dewan Pers Indonesia memberikan pembekalan kepada para Jurnalis di Kalimatan Timur (Kaltim) untuk menghadapi dinamika peliputan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Agenda itu berlangsung dalam workshop yang digelar di Fugo Hotel, Samarinda, pada kami 11 Juli 2024. Dalam workshop ini pemateri yang dihadirkan oleh Dewan Pers Indonesia, diantaranya ada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto, Ketua KPID Kaltim Irwansyah, Komisioner KPU Samarinda Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Akbar Ciptanto, serta Peneliti Litbang Kompas Bestian Nainggolan. 

Menurut Atmaji Sapto Anggoro dalam peliputan Pilkada, para jurnalis memiliki sejumlah tantangan ketika berada di lapangan. Seperti dihadapkan menyajikan informasi yang menarik atau penting. Karena menurut pendiri Tirto.Id ini dalam menyajikan berita yang menarik tak jarang kualitas dari berita tersebut berisi informasi yang kurang penting. Seperti kehidupan pribadi seorang tokoh atau hal-hal yang bersifat SARA.

BACA JUGA:Dandim Kukar Gandeng Media Jaga Kondusifitas Jelang Pilkada

“Kalau menyajikan berita yang berisi informasi penting,apakah masyarkat ingin membaca?,” ucapnya.

Dari hal ini, Atmaji berharap kebijakan dari media massa untuk menyikapi hal tersebut, agar berita yang disajikan bisa menarik tanpa melupakan nilai edukasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto berharap para jurnalis dapat membantu mengawal dan mengamankan pesta demokrasi ini di Bumi Etam. Ia berterus terang sebagai perwakilan dari institusi resmi negara dalam mengawal pemilu cukup kewalahan. Mengingat praktek money politic di kalangan masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan.

Hari Darmanto menjelaskan bahwa ada terjadi parodoks dalam sebuah produk hukum yang dikeluarkan. Ia mencontoh ketika ada yang melakukan money politic, namun orang yang membagikan itu tidak masuk dalam ketentuan regulasi. 

BACA JUGA:Politik Identitas Lebih Berbahaya dari Money Politic

“Secara objektif ada,namun secara subejktif tidak ada,” ujarnya.

Ia berharapa kepada para jurnalis dan masyarakat untuk dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal Pilkada yang sehat.

“Ketika hukum tidak bisa menjangkau, maka kami himbau moralitas publik dapat menjangkaunya,” ucapnya.

Dilain sisi, dalam mengawal pesta demokrasi ini, Peneliti Litbang Kompas, Bestian Nainggolan memberikan bekal untuk para jurnalis ketika ingit meliput Pilkada. Menurutnya cara paling jitu dalam memberikan sebuah informasi adalah mengggunakan metode jurnalisme data.

BACA JUGA:Perakat Kaltim Serukan untuk Tidak Memakai Politik Identitas di Pilkada Kaltim

Sumber: