Penerapan Outsourching Honorer di Paser Masih Dibahas, Gaji Dipastikan Standar UMR

‎PASER, NOMOSATUKALTIM - Penerapan sistem outsourching (alih daya) untuk tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser masih dalam pembahasan.

‎Tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut, jumlahnya sebanyak 179 orang.

‎‎Sementara ini dipastikan mereka masih dipekerjakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, sembari menunggu mekanisme outsourching.

‎‎"Yang tidak masuk dalam database akan kita masukan ke outsourching, sekarang sudah proses," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser, Suwito, pada Selasa, 17 Juni 2025.

‎BACA JUGA: Subsidi Upah Pekerja dan Honorer Disalurkan Juni 2025, Cek Bantuan dan Diskon Lainnya!

BACA JUGA: Sebanyak 30 Honorer Diangkat Jadi PPPK di Dispora Kukar

‎Setelah outsourching diterapkan, gaji mereka akan lebih terjamin dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten. 

Bukan lagi dengan besaran gaji yang diterima saat ini.

‎‎Regulasinya masih tengah dijajaki dengan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbub), sebab prosesnya melalui pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

‎‎"Kami mau sesuai prosedur, melalui Barjas tetapi diikuti dengan Perbub. Nah sekarang ini masih memadukan beberapa Perbub dengan Barjasnya," ujarnya.

‎‎BACA JUGA: 612 Honorer di Paser Ikuti Seleksi PPPK Tahap 2

BACA JUGA: Tenaga Honorer Kubar Tuntut Kepastian Nasib Sebelum Seleksi PPPK Dilanjutkan

‎Sebelumnya, mekanisme outsourcing rencananya akan diterapkan pada April 2025, namun terkendala usai adanya instruksi efesiensi anggaran.

‎‎Dampaknya, mereka yang tidak masuk dalam database PPPK terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Sumber: