Warga Korban Longsor di Batuah Protes ke Kantor Gubernur, Ajukan 4 Tuntutan
Puluhan warga Desa Batuah menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (2/6/2025).-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-
Dijelaskan Romy, bencana itu terjadi dalam tiga fase. Fase pertama pada 24 Januari 2025, saat enam rumah mulai retak meski curah hujan belum tinggi.
Fase kedua, 21 April, jumlah rumah rusak bertambah menjadi 14. Dan puncaknya pada 18 Mei, saat tanah benar-benar longsor dan jalan poros ikut ambles.
BACA JUGA: Jalan Penghubung Samarinda-Balikpapan Ambles, Pemerintah Siapkan Jembatan Darurat
"Masyarakat Batuah sudah tinggal di sana sejak 1978. Tapi sejak aktivitas tambang masuk sekitar 2017, kami mulai resah. Banyak perubahan terjadi, khususnya di struktur tanah," papar Romy.
Menurutnya, warga sempat bingung harus mengadu ke mana. Bahkan ada upaya intervensi agar mereka tidak mengaitkan longsor dengan aktivitas tambang.
"Ada yang mulai berupaya intervensi, menyarankan supaya kami jangan sebut-sebut tambang sebagai penyebab. Tapi masyarakat sudah lihat sendiri," kata Romy.
Kejadian longsor ini pun disinyalir terjadi karena faktor curah hujan tinggi. Tak hanya itu, kondisi tanah yang tidak stabil, hingga dugaan utama yakni aktivitas tambang batu bara BSSR yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga.
BACA JUGA: Ahli Waris Setuju, BPBD Samarinda Relokasi 35 Makam Terdampak Longsor
BACA JUGA: 5 Korban Longsor di Gerilya Samarinda Terhimpit Tanah Selama 4 Jam, Satu Orang Masih dalam Pencarian
Oleh karena itu, warga dan mahasiswa dari aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu ini berharap Pemprov Kaltim dapat mengambil tindakan tegas untuk mengusut tuntas akar permasalahan, dan memberikan solusi jangka panjang bagi para korban.
Pasalnya, sudah lima bulan berlalu belum ada bantuan atau tindak lanjut konkret dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Para warga korban longsor yang kebingungan akhirnya sempat berpasrah untuk meminta pertolongan. Bahkan, Pemerintah Desa Batuah sendiri dinilai acuh kepada warganya yang terkena longsor itu.
"Kami sebenarnya sayang dengan kepala desa, tapi kita inginkan perhatian kepala desa kepada bencana longsor warga terdampak," jelasnya.
BACA JUGA: Berau Tolak Alih Kelola Kakaban oleh Provinsi: Jangan Ambil Kakaban Kami!
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
