Kadin: Tupoksi Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Harus Jelas!

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM- Presiden Prabowo Subianto di hadapan puluhan ribu buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Kamis (1/5/2025) menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Presiden menegaskan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Lembaga ini akan diisi oleh para tokoh dan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyambut positif.

Menurutnya, peran Dewan Kesejahteraan Buruh sebagai think tank presiden dalam memperhatikan kesejahteraan kelas pekerja di Indonesia.

BACA JUGA: Apindo Kaltim Sebut Kesejahteraan Buruh, Butuh Ekosistem Usaha yang Sehat dan Berkelanjutan

BACA JUGA: Outsourcing juga Marak di Instansi Pemerintah, Pemprov Kaltim Punya 5.000 Tenaga Alih Daya

Namun, dia memberi catatan, bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Dewan tersebut juga harus jelas.

"Dalam hal ini tentu kami dari pengusaha menyambut baik rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun, pertama tugas pokok dan fungsi (tupoksi) daripada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini harus jelas, tegas, dan tidak tumpang tindih atau mengambil alih tupoksi daripada kementerian-kementerian terkait," ujar Sarman dalam dialog Investor Daily TV dikutip Beritasatu, Sabtu (3/5/2025).

Selain mengutamakan peran buruh dalam dewan tersebut, para pengusaha juga perlu dilibatkan dalam pertimbangan masukan dan saran kepada Presiden perihal kesejahteraan kelas pekerja.

Kesejahteraan buruh, kata Sarman, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para pengusaha saja, namun juga pemerintah.

BACA JUGA: Prabowo Dukung Penghapusan Outsourcing, Wamenaker Sebut Perlu Kajian Teknis

BACA JUGA: Buruh Alih Daya di Samarinda Hadapi Masalah Keterlambatan Gaji dan Pinjol

Pemerintah diperlukan untuk turut andil memperhatikan serta menindaklanjuti peningkatan kesejahteraan para buruh.

Sarman berharap Dewan Kesejahteraan Buruh ini tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan buruh, tetapi juga bisa memberikan masukan-masukan mengenai berbagai aspirasi-aspirasi pelaku usaha.

Tugas dan Fungsi Dewan Buruh

Dalam pidato di Hari Buruh Internasional di Jakarta, Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan memiliki mandat untuk mempelajari kondisi ketenagakerjaan dan memberikan masukan strategis kepada Presiden.

“Mana undang-undang yang tidak beres, yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Mereka memberikan masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” jelas Prabowo dikutip Beirtasatu.

BACA JUGA: Orasi Prabowo di Peringatan Hari Buruh: Tegaskan Berantas Korupsi sampai Jadikan Marsinah Pahlawan Nasional

BACA JUGA: Buruh Balikpapan Batal Turun ke Jalan, RDP Jadi Sarana Aspirasi May Day 2025

Salah satu isu yang menjadi perhatian Dewan adalah penghapusan sistem kerja outsourcing. Namun, Prabowo menegaskan perlunya mempertimbangkan dampaknya terhadap iklim investasi.

Menurut Presiden, kepentingan investor perlu diperhatikan karena jika mereka tidak investasi, maka tidak ada pabrik, sehingga tidak ada yang bekerja.

Sumber: