DPRD Balikpapan Sepakat Larangan Flexing Bagi Pejabat: Harus Tunjukkan Empati pada Masyarakat

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono mendukung larangan pejabat memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah di ruang publik.

Larangan itu sebelumnya diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Pada dasarnya memang tidak boleh, karena kita harus punya empati terhadap masyarakat. Apalagi dengan gejolak dan dinamika politik di Indonesia saat ini," ujar Budiono, saat dihubungi Nomorsatukaltim, Minggu 7 September 2025.

Budiono menambahkan bahwa gaya hidup mewah tidak sejalan dengan realitas penghasilan seorang pejabat publik yang hanya mengandalkan gaji.

BACA JUGA:Hati-Hati, Penipu Catut Nama Petugas Disdukcapil di Balikpapan

Kecuali pejabat tersebut memiliki usaha pribadi. Namun tetap saja katanya tidak pantas untuk memamerkan kekayaan di depan publik.

"Saya sangat setuju dengan imbauan Mendagri agar pejabat tidak memamerkan kekayaannya. Itu bentuk kepedulian terhadap masyarakat," tegasnya.

BACA JUGA:Balikpapan Zona Merah HIV, Pemeriksaan Dini dan Edukasi Keluarga Jadi Fokus Pencegahan

Ia juga menuturkan bahwa dalam rapat internalnya, para anggota dewan sepakat untuk tidak melakukan flexing. Baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kesepakatan tersebut juga mencakup larangan bagi keluarga anggota dewan, untuk mengunggah konten yang menunjukkan gaya hidup mewah.

"Kecuali jika itu berkaitan dengan kegiatan membantu masyarakat," jelas Budiono.

Pihaknya menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap kinerja pejabat dan wakil rakyat.

BACA JUGA:KI Kaltim Rekomendasikan PPID Balikpapan Pindah ke Kantor Wali Kota

Dengan adanya larangan ini, Budiono berharap dapat memerkuat kepercayaan masyarakat serta menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan berintegritas.

Sumber: