DPD RI Tegaskan ke Kementerian Keuangan: Dana Transfer Jangan Dipangkas

"Kita sudah lihat di Pati, di Bone, muncul gejolak akibat kenaikan pajak. Kalau ini tidak bisa dilakukan, berarti kesejahteraan masyarakat pasti menurun," ucap mantan Wali Kota Bontang itu.

Ia merinci, pengurangan TKD otomatis akan berdampak pada sejumlah pos anggaran vital. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial akan terancam berkurang.

"Dana pendidikannya menurun, dana kesehatannya menurun, bansosnya menurun. Ini tentu tidak kita inginkan terjadi,"tegasnya.

Andi menekankan, DPD RI menginginkan dana transfer minimal tetap sama dengan alokasi tahun lalu.

BACA JUGA:Hetifah: Pemangkasan DBH Jangan Jadikan Alasan Kurangi Anggaran Pendidikan

Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan dasar di daerah tidak terganggu.

"Sekali lagi harapan saya dari Ketua Komite I agar dana transfer ke daerah tetap tidak diturunkan, paling tidak seperti dana yang terjadi tahun lalu,"ucapnya.

Ia juga mengingatkan, pemerintah pusat perlu melihat transfer dana sebagai instrumen menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Bagi provinsi penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD merupakan salah satu penopang utama APBD.

"Kalau pemerintah daerah tidak punya cukup ruang fiskal, mereka akan kesulitan membiayai program prioritas, sementara ekspektasi masyarakat tetap tinggi,"katanya.

BACA JUGA:DBH Kaltim Diperkirakan Dipangkas Pusat Hampir 50 Persen, APBD Perubahan Berkurang

Pernyataan Sofyan sekaligus menegaskan posisi DPD RI yang berperan sebagai representasi daerah di tingkat pusat.

Melalui Komite I yang membidangi pemerintahan daerah, pihaknya berkomitmen memperjuangkan agar distribusi anggaran pusat tidak menimbulkan ketimpangan dan instabilitas baru di tingkat lokal.

"Kita ingin otonomi daerah benar-benar berjalan. Jangan sampai justru dilemahkan karena daerah tidak punya kemampuan fiskal yang cukup,"pungkasnya.

Sumber: